Rudiantara

7 poin hambat berkembangnya ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan, ada tujuh poin yang menjadi penghambat berkembangnya ekonomi digital menurut kajian pemerintah.

Fatwa soal Muamalah medsos bakal disosialisasikan langsung ke daerah. Nantinya berbagai kelompok masyarakat akan diberikan penyuluhan tentang tata cara bermuamalah di media sosial oleh Majelis Ulama Indonesia. Sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi aakan memfasilitasi.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah di media sosial. Lewat fatwa tersebut Menteri Kominikasi dan Informasi Rudiantara menaruh harapan besar agar masyarakat pengguna media sosial bisa lebih bijak dan bersikap dewasa di jejaring sosial.

Rudi tak menampik peluang melibatkan TNI dan Polri dalam memperkuat kinerja BSSN. Namun prosesnya akan dilakukan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Rudiantara, keberadaan Basinas akan berada di bawah kendali Kemenko Polhukam dan akan diisi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Sandi Negara. Namun, dia belum ingin membicarakan siapa yang akan didapuk sebagai pimpinannya.

Indosat dan PSN kerja sama beli satelit. Satelit baru ini akan diberi nama Palapa Nusantara 1 atau Palapa-N1, dan akan diposisikan sebagai generasi penerus dari satelit Palapa-D pada slot orbit 113° Bujur Timur.Satelit baru ini akan terus mendukung solusi korporat (B2B) dan layanan konsumen selular Indosat Ooredoo.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengungkapkan tak hanya rumah sakit di Indonesia terkena serangan virus ransomware. Samsat di Pulau Jawa juga diserang virus dapat menyebabkan mengunci dokumen tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan pemerintah terus mematangkan pembentukan Badan Siber Nasional. Saat ini proses pembentukan Badan Siber Nasional telah berada di tangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Menkominfo antisipasi serangan Malware Ransomware WannaCry. Menurut Rudiantara, Kementerian Kominfo dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (Id-SIRTII) berupaya menangani serangan malware tersebut, agar dampaknya tak lebih parah.

Menkominfo lakukan koordinasi soal Wannacrypt. Semua hal yang perlu telah diinformasikan pada instansi pemerintah untuk menghindari masalah akibat serangan malware itu. "Jadi, sebelum aktifkan komputer, pastikan tidak terkoneksi ke internet. wifi matikan sementara. Kemudian, backup data penting dicopy," jelasnya.

Malware Wannacry juga menyerang negara lain.

31 Mei, Kemenkominfo luncurkan aplikasi asisten perjalanan pemudik. Menteri Rudiantara menjelaskan aplikasi tersebut akan memberikan informasi yang tentunya dibutuhkan pemudik dalam melakukan perjalanan. Seperti keadaan cuaca, tempat pengisian bahan bakar, dan lain sebagainya.

Menkominfo: E-Commerce harus manfaatkan potensi digital Indonesia. Para pelaku industri e-commerce Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi digital Indonesia yang kini terus bertumbuh. Seperti kenaikan pengguna internet di Tanah Air.

Menkominfo minta Telkomsel perhatikan keluhan masyarakat. Rudiantara meminta kasus diretasnya Telkomsel ini jadi pelajaran. Harus jadi pengingat bagi stake holder untuk mencari jalan keluar agar memberikan layanan yang bisa dijangkau masyarakat umum.

Menkominfo soal tarif interkoneksi: Kita ini sudah masuk era data. Tarif interkoneksi sendiri saat ini telah dilakukan proses permulaan pelaksanaan verifikasi perhitungan biaya interkoneksi antara BRTI dengan operator seluler.

Go-Jek buat penasaran pejabat Brasil. Nama Go-Jek kabarnya telah terdengar hingga ke penjuru dunia, termasuk di Brasil. Hal itu diketahui saat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menghadiri pertemuan G20 Digital Minister Meeting di Dusseldorf, Jerman. Saat itu Menkominfo bertemu dengan Secretary

Ini alasan Menkominfo sulit pantau paedofil di medsos. "Jadi di ranah publik kita enggak bisa (blok), anda mau enggak dimata-matai WA anda? Enggak kan. Kecuali masuk kasus hukum, kita masuk," kata Rudiantara.

Ini sikap Kapolri, Menhub & Menkominfo soal angkutan online ditolak. Kapolri mengatakan, salah satu yang disepakati dari rapat itu adalah pembentukan tim untuk melakukan atensi atas revisi Permen nomor 32. "Sehingga dengan langkah-langkah proaktif diharapkan tidak ada lagi aksi-aksi kekerasan yang merugikan."

Kapolri, Menhub & Menkominfo bahas gejolak penolakan angkutan online. Menhub Budi Karya mengakui bila pihaknya memang perlu membuat aturan baru untuk mengatur melonjaknya jumlah angkutan online. Di sisi lain, Budi Karya berharap aturan yang akan diterapkan nanti tidak merugikan kedua pihak.

Rudiantara menjelaskan, pemblokiran harus berkoordinasi dengan Kepolisian. Pemblokiran tak bisa langsung dilakukan karena grup tersebut bersifat tak terbuka karena untuk masuk ke grup tersebut terlebih dahulu harus menjadi anggota.