RUU Pemilu

Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu telah memuat satu opsi dalam beberapa isu krusial terkait sistem Pemilu, ambang batas presiden (presidential threshold), dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Saat draf awal diajukan Komisi II DPR, isu krusial masih berupa opsi-opsi.

Menurutnya, idealnya di Pilpres ada tiga hingga empat pasang calon. Di situ, akan memungkinkan adanya kontestasi karya dan gagasan.

Doli sempat protes dengan DKPP bahwa pengisian anggotanya merupakan orang-orang yang pernah bersaing dengan para anggota KPU maupun Bawaslu. Fakta itu tidak bisa disembunyikan.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menyebut, partainya masih melakukan kajian soal angka ambang batas parlemen dan capres di RUU Pemilu. PKB ingin angka presidential atau parliamentary treshold lebih rasional.

Politikus Golkar ini melihat semacam arogansi institusi di antara tiga lembaga penyelenggara Pemilu ini. Paling kasat mata soal pemberhentian Ketua KPU RI Arief Budiman yang mengejutkan.

Dua Pemilu ini tidak diserentakan seperti dalam undang-undang kepemiluan yang berlaku. Yaitu Pilpres, Pileg dan Pilkada diserentakan.

Dalam draf pemutakhiran tertanggal 26 November 2020, ketentuan mengenai sistem Pemilu, serta ambang batas sudah diatur dengan tegas.

"Kami mendukung normalisasi jadwal pilkada yang diatur pasal 734 dan 735 yaitu tetap ada pilkada di 2022 dan 2023, serta pilkada serentak nasional pada 2027," ujar Pembina Perludem Titi Anggraini dalam rapat dengar pendapat umum RUU Pemilu di Baleg DPR RI, Selasa (19/1).

Saat ini, DPR tengah membagas revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Jika merujuk UU saat ini, Pilkada akan digelar serentak dengan Pemilu 2024.

Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Saan Mustopa justru menilai revisi UU Pemilu kali ini untuk kepentingan jangka panjang agar tidak dirubah lagi.

Anggota Baleg DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menilai direvisinya UU Pemilu sudah melalui kajian. Dia tidak memungkiri adanya angka ambang batas memang terasa berat bagi parpol baru.

Pada dasarnya, dia ingin UU Pemilu di evaluasi setelah berjalan tiga atau empat kali pemilu. Guspardi bilang, komisi II punya komitmen agar UU UU tidak di ganti-ganti.

Perludem memandang, pembenahan keserentakan perlu dilakukan bukan hanya untuk Pemilu nasional. Tetapi juga Pemilu di tingkat daerah. Pemisahan dua rezim Pemilu itu diperlukan.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyebut ada usulan Pilkada tahun 2022 dan 2023 tetap digelar. Sedangkan untuk penyelenggaraan Pilkada secara serentak dilakukan di tahun 2027.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan mengusulkan agar DPR mengembalikan draf RUU Pemilu ke pengusul untuk disempurnakan. Sehingga menurutnya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menggelar rapat pembahasan RUU tersebut.

Jika dibahas di Baleg maka RUU Pemilu bisa menjadi kepentingan seluruh partai politik. Tidak hanya partai di DPR, tetapi juga partai non parlemen.

Saan menuturkan, saat pembahasan di Panja internal Komisi II, muncul pendapat berbeda-beda mengenai isu krusial RUU Pemilu. Tidak ada keputusan bulat karena banyak beda pendapat antar fraksi.

Anggota Baleg Fraksi Golkar, Firman Soebagyo menilai, RUU yang masuk ke Baleg seharusnya sudah final dalam bentuk draf yang sudah disepakati di internal komisi pengusul.

Muzzamil mengatakan, jika masih menerapkan dapil dengan batasan daerah, pimpinan partai politik itu hanya mewakili dapil dalam lingkup yang sempit. Hanya mewakili beberapa kabupaten/kota.

"Tapi kemudian itu menjadi terhalang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena harus memilih tetap menjadi legislator atau kepala daerah," ucap Syafii.