Said Abdullah

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman.

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.

Said Abdullah, mengimbau pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dengan mengidentifikasi program-program prioritas yang mendesak.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta pemerintah menunda program yang belum mendesak dan memperketat subsidi guna menjaga APBN 2026 di tengah kenaikan ICP.

Said juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Menurut Kiai Fahmi, Al-Qur’an dan hadist juga telah mengingatkan, jabatan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah berat yang menuntut kepedulian penuh.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditempatkan dalam pos anggaran pendidikan merupakan keputusan politik yang telah disepakati DPR dan pemerintah, sesuai mandat konstitusi APBN.

Program MBG digulirkan Presiden Prabowo sebagai cara intervensi kebijakan agar gizi anak anak Indonesia membaik.

Rencana PT Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berfikir presiden.

MH Said Abdullah menekankan bahwa DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau mencabut izin usaha ritel modern.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun ke 34 pada 2025. Said Abdullah menyoroti dampaknya terhadap ekonomi, meskipun faktor satu-satunya.

Krisis tata kelola yang dilayangkan sejumlah lembaga perlu dijawab dengan penataan struktural, baik sektor keuangan maupun fiskal.

Menurut Said, pemilihan kepemimpinan baru yang dilakukan secara cepat oleh internal Dewan Komisioner OJK patut diapresiasi.

Badan Anggaran DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berbenah dan terbuka terhadap masukan konstruktif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). OJK Respons MSCI dengan mengajukan proposal penyesuaian demi transparansi bursa saham Ind

Keputusan para pimpinan tersebut mencerminkan pertanggungjawaban etik yang patut diapresiasi dan menjadi keteladanan yang relatif jarang ditemui di Indonesia.

PDIP menolak usulan fraksi gabungan sebagai pengganti parliamentary threshold karena dinilai berpotensi memicu kawin paksa politik dan kebuntuan keputusan.

Usulan mengganti mekanisme PT dengan pembentukan fraksi gabungan dari partai-partai kecil justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam praktik politik

OJK telah menerbitkan sejumlah lembaga pemeringkat yang dianggap kredibel dan terpercaya, baik asing maupun domestik terkait kredit rating.