Saleh Partaonan Daulay

Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengatakan, partainya memiliki stok kader dengan berbagai latar belakang yang siap menjadi menteri.

PAN meminta tidak perlu ada desakan kepada Jokowi untuk segera merombak menterinya.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pembahasan tentang Omnibus Law Bidang Kesehatan mendapat perhatian luas.

DPR mengatakan, pemerintah perlu bekerja maksimal.

Saleh mengaku senang jika Cak Imin sudah punya tiket dari koalisi lain. Sehingga bisa memunculkan lebih dari dua pasangan calon di Pilpres 2024.

PAN tidak heran jika para menteri tersebut saat ini berbagi fokus, yaitu ke pemerintahan dan ke partainya masing-masing.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Kesehatan selektif dalam pengadaan vaksin. Selain harus wajib yang halal sesuai amar Putusan MA, juga harus memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin.

Ketua DPP PAN Saleh Daulay menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan PAN urutan bawah dengan elektabilitas 1,1 persen. Bahkan perolehan PAN ini disalip Perindo yang tidak memiliki kursi di DPR.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay menyesalkan pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Menurutnya, banyak masyarakat belum mendapatkan booster bukan karena tidak ingin divaksinasi. Tetapi masalah waktu dan keterbatasan kapasitas di berbagai daerah.

Meski duduk di kursi yang baru, politikus PAN ini mengaku tidak nyaman karena sulit untuk diduduki.

Kekhawatiran lainnya, lanjut Saleh, ribuan imigran bekerja di Puncak akan mengambil jatah proporsi yang semestinya untuk masyarakat lokal atau pribumi. Maka pemerintah perlu mengambil sikap.

Selain itu, pemerintah diharapkan menyiapkan obat-obat secukupnya untuk meringankan Covid baik di rumah sakit maupun apotek. Sehingga, bila terpapar Covid masyarakat tidak pontang panting mencari obat.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay meyakini, Jokowi sudah memahami kontroversi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini di publik. Ia yakin Jokowi akan menyampaikan sikapnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah tidak pernah konsultasi dan memberi tahu DPR akan mengeluarkan Permenaker Nomor 2 tahun 2022. DPR baru mendengar adanya kebijakan yang mengatur pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 tahun itu setelah ramai di publik.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, kebijakan lockdown sementara RS Wisma Atlet tepat untuk mengantisipasi meluasnya penularan varian Omicron di tempat tersebut.

Pemerintah membatalkan menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat Natal dan Tahun Baru 2022. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Daulay menduga ada beberapa alasan.

Saleh bilang, pemerintah dan DPR harus menaati putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk tidak membuat aturan turunannya.

"Jangan kita prediksi-prediksi, biar Tuhan saja yang tahu," kata anggota DPR ini.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah harus intensif melakukan sosialisasi terkait penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada masa Natal hingga Tahun Baru.