Semen Indonesia

Gubernur Jateng cabut izin lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang. Izin lingkungan baru diterbitkan setelah pihak perusahaan melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk terkait permintaan warga sekitar.

Puluhan warga Rembang mendatangi Gedung DPR RI di Kawasan Senayan, Jakarta, untuk berkeluh kesah terkait pembangunan pabrik semen di wilayahnya yang terus diganjal oleh berbagai pihak. Menurut warga, kehadiran pabrik sudah terbukti membawa berbagai keuntungan bagi masyarakat.

Bawa keranda dan pocong, mahasiswa Semarang demo tolak semen Rembang. Ratusan mahasiswa long march ikut bergabung dalam barisan demo menolak keberadaan pabrik semen di Rembang.

"Kita ikuti putusan MA. Keputusannya MA apa? Pencabutan izin lingkungan untuk pertambangan. Jadi pabriknya tidak ada pencabutan. Sekarang pun boleh jalan, tidak ada yang larang. Fire on sudah dimulai dari November akhir."

Kelompok setuju dengan pendirian dan beroperasinya pabrik semen Rembang, Jawa Tengah, bertambah dengan adanya dukungan dari kalangan buruh.

KH Maimoen Zubair turun langsung dukung pembangunan semen Rembang. Kiai kharismatik itu akan langsung bicara pada Jokowi agar ikut mendukung. Alasannya, PT SI adalah perusahaan BUMN milik nasional.

PT Semen Indonesia berencana membangun pabrik di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, yang bekerja sama dengan pengusaha lokal. Dalam setahun, pabrik ini diperkirakan mampu memproduksi 3 juta ton semen.

Wanita dan anak-anak demo tolak Semen Rembang di kantor Ganjar. JMPPK menggelar aksi penolakan di Kantor Pemprov Jateng. Dalam salah satu tuntutanya, mereka menuding Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengadu domba rakyat.

Perwakilan sedulur sikep yang datang menyatakan bahwa tidak semua dari mereka menolak pabrik semen. Pengikutnya diajarkan untuk tidak bersikap bermusuhan dengan siapapun. Samin juga tidak mengenal demo atau menyuarakan pendapat di muka umum.

Kuasa Hukum Serikat Karyawan Semen Indonesia, Ahmad Mihdan mengatakan hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa warga yang menolak pabrik semen hanya sekitar 5 persen saja.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meluruskan soal tudingan mengeluarkan izin baru operasional pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang. Ratusan massa sempat menggelar aksi menuntut Ganjar cabut izin lingkungan usai putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan warga.

Gubernur Jateng terbitkan 2 putusan terkait pabrik semen di Rembang. Mendengar fakta baru tersebut, beberapa warga perwakilan dari ratusan warga penolak pembangunan pabrik semen Rembang terlihat kaget bercampur kecewa.

Tagih janji Ganjar soal pabrik semen, massa geruduk kantor Pemprov. Warga menuntut Ganjar segera cabut izin lingkungan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia.

Ganjar mengaku sempat di kontak oleh Komnas HAM terkait apa langkah yang akan dilakukan pasca terbitnya amar putusan PK MA tersebut.

"Kami akan mendukung pabrik semen sampai bisa beroperasi. Sejak ada pabrik semen pengangguran di wilayah sekitar perusahaan jauh berkurang," ujar Wahid.

Nantinya, saat pabrik tersebut sudah beroperasi, masyarakat diminta tidak perlu khawatir akan debu yang bertebaran dari proses produksi semen. Sebab, perusahaan pelat merah tersebut akan menggunakan teknologi filterisasi yang sudah sangat baik.

Sebagai langkah kongkret dukungan kepada pabrik semen ini, Komisi VI akan menyampaikan kepada presiden agar pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang bisa terus berjalan.

Keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan bisa memberikan putusan penutupan pembangunan maupun pengoperasian pabrik. Keputusan PTUN, lanjutnya, hanya urusan perizinan dan keputusan tata usaha negara.

"Selama puluhan tahun, sejak zaman nenek moyang kami tinggal di tempat ini, warga tak bisa menikmati air bersih. Warga setiap tahun kesulitan mendapatkan air, termasuk air bersih, untuk kegiatan sehari-hari."

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku telah melaporkan masalah pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, kepada Presiden Joko Widodo. Dari pertemuan itu, Jokowi rencana memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direksi PT Semen Indonesia (Tbk) terkait putusan MA.