sertifikasi halal

BPJPH menerbitkan Peraturan 2/2026 soal sanksi wajib halal. Tak pasang Label Halal termasuk pelanggaran. Sanksi bertahap dengan ruang pembinaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memperkuat aturan sanksi terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal melalui Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 yang baru diundangkan.

Sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing usaha dan memperluas akses pasar.

Pemerintah Kota Banjarmasin serius menggalakkan pembinaan produk makanan halal dengan Perda baru. Ini memastikan keamanan dan kehalalan produk UMKM, sekaligus mendukung Wajib Halal Oktober 2026.

Kementerian Perdagangan telah mengidentifikasi sebanyak 2.616 desa potensial di seluruh Indonesia untuk Program Desa Bisa Ekspor, bertujuan memperluas basis eksportir dan mempromosikan produk lokal ke pasar global.

Pemerintah Kota Kendari terus membina UMKM olahan perikanan untuk meraih Sertifikasi Halal, menghadapi tantangan pembiayaan dan regulasi, namun pasar produk UMKM Kendari telah meluas.

Kementerian Pariwisata menegaskan komitmen Indonesia dalam mengembangkan ekosistem pariwisata ramah Muslim yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global, dengan target meraih posisi puncak di Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun depan.

Pemerintah Kota Padang aktif mengedukasi pelaku usaha pangan agar segera mengurus Label Higiene Sanitasi, menjamin keamanan produk dan mendukung visi Kota Sehat.

Penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026.

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggalakkan **penguatan UMKM** sebagai pilar utama kestabilan ekonomi nasional, memastikan sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat.

Bank Indonesia (BI) serius menggenjot Pengembangan Ekonomi Syariah di daerah, fokus pada wakaf produktif dan percepatan sertifikasi halal. Simak strategi lengkapnya!

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan Festival Kuliner Kotabaru dengan ribuan porsi makanan gratis, merayakan Hari Jadi ke-76 sekaligus dorong ekonomi UMKM lokal. Jangan lewatkan kemeriahan ini!

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama BPJPH gencar melakukan akselerasi sertifikasi halal di desa wisata, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pariwisata Indonesia.

Bank Indonesia bersama pemerintah daerah Kalimantan Tengah bersinergi dalam berbagai program untuk membantu UMKM Kalteng naik kelas, memperluas akses pasar, dan mendorong digitalisasi, demi penguatan ekonomi lokal.

Kemenkum Sulawesi Barat menekankan pentingnya penguatan Legalitas UMKM melalui perseroan perorangan demi ekosistem usaha halal yang tertib administrasi dan berdaya saing, khususnya menjelang kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

Bank Indonesia Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif, melalui berbagai inisiatif strategis untuk kemajuan Lampung.

Menjelang Iduladha, DKPPP dan MUI Kabupaten Temanggung gelar Pelatihan Juru Sembelih Halal untuk memperkuat jaminan kehalalan produk pangan dan kesadaran masyarakat akan konsep halal komprehensif.

Pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.