Setya Novanto

Majelis Hakim pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat menjatuhi vonis 15 tahun penjara terhadap Setya Novanto, terdakwa korupsi proyek e-KTP. Mendapat vonis tersebut mantan Ketua DPR itu mengaku terkejut.

Golkar doakan Novanto tabah dan sabar divonis 15 tahun bui. Ace menyerahkan sepenuhnya kepada Novanto berserta tim penasehat hukumnya. Menurut Ace partai beringin hanya bisa mendoakan agar Novanto tetap tabah.

Maqdir mengatakan salah satu alasan mengajukan banding. Menurutnya, hakim tak membeberkan dengan rinci perihal kerugian negara yang dilakukan Novanto atas perkara e-KTP.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang dibacakan oleh Hakim anggota Anwar menilai, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu telah mengembalikan jam tangan pabrikan Paris itu ke Andi Narogong.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Novanto divonis karena terbukti bersalah dan turut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Politikus senior partai Golkar Jusuf Kalla mengingatkan kepada para kader Golkar agar bercermin dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 15 tahun kepada mantan ketua Partai Golkar Setya Novanto atas tindakannya yang terbukti melakukan tindakan korupsi proyek e-KTP.

"Saya kira begini, ada kemajuan dari sikap pak Novanto yang dari awal tidak mengaku, kemudian mengaku hingga akhirnya akan membantu untuk menuntaskan kasus e-KTP ini. Itu juga harus diapresiasi perubahan sikapnya," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Namun demikian, JK menilai majelis hakim sudah mempertimbangkan dengan baik keputusan tersebut.

Majelis Hakim menyatakan Novanto telah melanggar Pasal 3 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1. Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang.

Sidang berjalan selama tiga jam, dimulai sekira 11.00 Wib hingga 14.00. Pantauan di lokasi, terlihat Novanto tenang selama persidangan. Saking tenangnya, Novanto sampai-sampai memejamkan mata.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada terdakwa Setya Novanto atas kasus korupsi proyek KTP elektronik. Selain itu, Novanto juga diwajibkan membayar uang pengganti USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dikembalikan ke penyidik KPK.

Novanto menerima uang terkait proyek tersebut melalui Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Jumlah transaksi barter yang dilakukan Irvanto ataupun Made Oka melalui money changer sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Yakni USD 3,5 juta melalui Irvanto, dan USD 3,8 juta melalui Made Oka.

Hakim beberkan 27 pihak diperkaya Setnov dari korupsi e-KTP, ada nama Gamawan Fauzi. Menurut Ansyori, atas pengeluaran uang untuk memperkaya pihak-pihak di atas, PNRI selaku konsorsium yang mengerjakan proyek e-KTP tak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

Kesetiaan Deisti Astriani dampingi Setnov jalani sidang vonis. Dari sidang perdana hingga putusan, Deisti selalu setia menemani sang suami yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Sidang vonis e-KTP, hakim sebut Setnov perkenalkan Andi Narogong ke pimpinan DPR. Setnov mengenalkan Andi dengan pimpinan Komisi II DPR, yakni Chairuman Harahap. Perkenalan dilakukan lantaran ada pergantian pimpinan Komisi II DPR kepada Chairuman Harahap pada April 2010.

Ketiganya langsung masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan apapun terkait pemerikaan hari ini.

Sebelumnya, Novanto dituntut 16 tahun. Dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, membayar ganti rugi USD 7,3 juta atas penerimaan secara tidak langsung korupsi e-KTP melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

Irman, Sugiharto, Diah Anggraini, Andi Narogong serta Setya Novanto pun mengadakan pertemuan singkat di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan di bulan Februari 2010 silam. Andi mengatakan saat itu Novanto berjanji akan mendukung megaproyek tersebut.

Meski begitu, Saut mengaku pihak lembaga antirasuah akan menghargai putusan yang diberikan hakim terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP itu. Menurut dia, hakim berhak menentukan hal yang meringankan dan memberatkan vonis untuk Setnov.

Dalam perkara ini, JPU juga meminta agar Novanto diwajibkan untuk membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang ia terima yaitu 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dikembalikan Setnov ke KPK.