Solar

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan, bagi kendaraan yang belum memiliki Kode QR pembelian BBM Solar subsidi akan dibatasi maksimal 40 liter per hari. Aturan ini berlaku di 11 kota lokasi uji coba tahap awal pembelian BBM Solar bersubsidi melalui QR Qode.

PT Pertamina Persero (Persero) melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga mulai melakukan uji coba pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar bersubsidi melalui QR Qode atau Kode QR MyPertamina mulai 1 Desember 2022.

Untuk memperoleh kode QR, Pertamina menawarkan tiga skema mudah bagi pemilik kendaraan agar dapat menikmati Solar berubsidi. Pertama, pemilik kendaraan dapat mendaftarkan secara mandiri melalui laman website subsiditepat.mypertamina.id.

Uji coba Kode QR ini bagian dari komitmen Pertamina untuk mewujudkan penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Menyusul, kian meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi di tengah fluktuatifnya harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik dunia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite maupun Solar aman hingga akhir tahun 2022.

Pemerintah diharapkan dapat membuat model pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi secara khusus agar bisa lebih tepat sasaran. Mengingat, penyaluran BBM subsidi belum tepat sasaran, bahkan sebagian besar masih dinikmati orang kaya.

Anggota Komite BPH Migas, saleh Abdurrahman mengatakan dalam pelaksanaannya, pembatasan yang akan dilakukan baru untuk solar bersubsidi. Di beberapa daerah pembatasan penggunaan solar sudah mulai diperketat karena jumlahnya kini yang kian menipis.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pembatasan konsumen BBM jenis Solar dan Pertalite.

Program ini merupakan kolaborasi tiga kementerian, yakni Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Pertamina, melalui skema kerja sama bisnis dengan koperasi nelayan.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, masih banyak nelayan yang membeli bahan bakar minyak (BBM) solar dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

Sebuah lahan dengan rumah dan gudang yang digunakan untuk mengepul bahan bakar minyak (BBM) jenis solar terbakar. Diketahui lahan tersebut dimiliki seorang polisi yang bertugas di Jatanras Polda Sumatera Selatan.

Kabar mengenai bahan bakar minyak (BBM) masih hangat diperbincangkan masyarakat. Tak hanya soal kenaikan harga BBM, kini masyarakat masih harus dihadapkan dengan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Saat ini, Pertamina tengah melakukan uji coba sistem dan infrastruktur pembatasan bensin bersubsidi.

Dia mengharapkan adanya upaya lanjutan dari pemerintah agar penggunaan bahan bakar dengan bahan baku CPO ini dapat digunakan pada masyarakat secara luas dan tidak lagi terbatas hanya pada kendaraan umum.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya akan menyediakan Pertashop khusus, untuk mempermudah nelayan membeli Solar dengan harga wajar dan tak membebani biaya operasional berlebihan.

Sebab, dari sekitar 11 ribu desa nelayan, hanya ada sekitar 388 Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN) yang tersedia.

Anggota Komisi XI DPR Marsiaman Saragih mengatakan, ekonomi di Riau tumbuh dengan baik, namun juga diiringi kenaikan inflasi yang tinggi. Hal ini disebabkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah lebih dulu naik, salah satunya harga BBM solar yang lebih dulu naik di pasar gelap.

Andre menuturkan, selama ini nelayan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari para pengecer. Tentunya harga Solar bersubsidi ini dijual dengan harga yang lebih mahal di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran Solar bersubsidi kepada nelayan melalui koperasi. Pilot project ini secara perdana akan aktifkan di Cilacap, Jawa Tengah pada 17 September 2022 mendatang.

Selain ditinggal pembeli, Mukroni khawatir penerapan kebijakan tersebut juga akan mengerek harga sembako. Menyusul, naiknya biaya transportasi akibat naiknya harga BBM subsidi.