Sritex

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan delapan tersangka baru terkait kasus korupsi pemberian kredit dari beberapa bank ke PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Kejaksaan Agung menyita 72 unit mobil terkait kasus korupsi kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan anak usahanya.

Kejagung menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sritex dan entitas anak usaha.

Saat ditanya wartawan mengenai kedatangannya, Iwan menjelaskan bahwa ia hadir untuk memenuhi permintaan dokumen tambahan dari penyidik.

Kejagung telah menetapkan status cegah ke luar negeri terhadap Iwan Kurniawan Lukminto sejak 19 Mei 2025.

Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Iwan pada pekan ini.

Pencegahan ke luar negeri ini telah dilakukan sejak 19 Mei 2024 lalu selama enam bulan ke depan.

Menurut Harli, Iwan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Sritex periode 2014–2023, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama.

Dengan keberadaan investor tersebut, kemungkinan Sritex akan beroperasi kembali sesuai hasil kesepakatan dengan pemerintah pusat.

Penyidik tengah mendalami ke mana pembayaran kredit oleh tersangka Iwan Setiawan Lukminto, untuk perusahaan atau pribadi.

Sritex telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada ribuan perkerja sejak dinyatakan pailit pada Oktober 2024 silam.

Kejaksaan Agung menetapkan status tersangka mantan Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto

Status Iwan bos Sritex yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung tak membuat mantan pekerja khawatir akan pemenuhan hak usai PHK.

"Tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lain, tidak bisa tidak".

Ada mantan karyawan Sritex yang kaget ada pula yang menanggapi biasa.

Wamenaker meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya.

Total kredit macet di dua bank itu mencapai Rp3 triliun. Apakah kasus ini hanya berhenti sampai direksi bank dan bos Sritex?

Kejagung pemberian kredit oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) serta PT Bank DKI kepada Sritex tak sesuai aturan.

Di tahun 2020, Sritex membukukan keuntungan mencapai Rp1,24 triliun. Namun setahun kemudian, korporasi merugi hingga Rp15,65 triliun.

Saat ada alat bukti yang cukup, maka Kejagung akan mengejar pertanggungjawaban yang bersangkutan.