Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana yang diduga diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, terkait kasus suap proyek di Bekasi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

KPK terus mendalami kasus suap proyek di Bekasi. Terbaru, KPK Dalami Komunikasi Iin Farihin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dengan tersangka HM Kunang, ayah Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. Apa peran Iin Farihin dalam kasus ini?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik perubahan lokasi pemeriksaan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, terkait kasus korupsi Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang untuk efektivitas penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.

KPK Dalami Aliran Uang Ade Kunang dalam kasus dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada keterlibatan Wakil Ketua DPRD dan proyek pengadaan. Penyelidikan ini menarik perhatian publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan koordinasi KPK Kejagung tetap berjalan intensif pasca pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, terkait kasus suap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merinci peran HM Kunang, ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, sebagai perantara dan peminta suap langsung dalam kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi, mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan keluarga inti.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka suap ijon proyek senilai Rp9,5 miliar oleh KPK. Simak kronologi penangkapan dan pernyataan maafnya kepada warga Bekasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, sebagai tersangka korupsi terkait suap ijon proyek, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

KPK resmi melimpahkan berkas perkara tersangka Risna Sutriyanto dalam Kasus DJKA Kemenhub ke penuntutan setelah dinyatakan P21, menandakan sidang korupsi proyek jalur kereta api akan segera bergulir.