Sufmi Dasco Ahmad

Tim tersebut beranggotakan 52 orang dan diketuai Komjen Chryshnanda.

Ia menyebut, tim tersebut akan dibagi ke dalam sub kelompok yang bertugas melakukan pendataan untuk membantu Komite Reformasi Polri.

Diketahui, sampai saat ini tercatat sudah ada lima ribuan lebih korban dan terbesar di wilayah Jawa Barat.

Dasco juga menyebut bahwa DPR mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria.

Tak hanya menyambut, bahkan Dasco mengantar langsung Sjafrie menuju ruang rapat Komisi I di Gedung Nusantara II DPR RI.

DPR menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di kompleks parlemen Jakarta pada hari Jumat, 5 September.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, menandai langkah penting dalam transparansi DPR.

Salah satunya menghentikan tunjangan perumahan hingga memangkas fasilitas anggota DPR.

"Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR, Ibu Puan Maharani," kata Dasco

Ahmad Sahroni digantikan Haji Rusdi Masse Mappassesu sebagai wakil ketua komisi III

Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf, terkait perilaku anggota DPR yang menyakiti masyarakat

Perwakilan mahasiswa mengajak semua yang hadir bersama para pimpinan DPR untuk melakukan sumpah mahasiswa

Selain itu, juga ada 8 agenda reformasi yang harus dipenuhi DPR dan Pemerintah dengan batas waktu 31 Agustus 2026 mendatang.

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR telah bersepakat untuk melaksanakan reformasi secara menyeluruh yang akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani.

DPR RI berencana melakukan Reformasi DPR besar-besaran demi transparansi dan akuntabilitas. Apa saja langkah konkret yang akan diambil untuk menjawab tuntutan publik?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan merespons Tuntutan 17+8 yang viral di media sosial. Apa saja poin krusial dari tuntutan yang didesak rakyat ini?

DPR bisa langsung melanjutkan ke pembahasan RUU Perampasan Aset setelah RKUHP selesai.

Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

ejumlah organisasi yang hadir itu di antaranya BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).