Supratman Andi Agtas

Pelaku dapat dijerat dengan sejumlah aturan, mulai dari KUHP, UU ITE, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Menteri Supratman memaparkan berbagai upaya dalam memperluas akses terhadap keadilan melalui pendekatan people-centered justice.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan berbagai keuntungan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi sektor industri olahraga.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerukan industri olahraga untuk aktif mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual mereka, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan komersialisasi sektor ini.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti ketimpangan royalti digital di platform ASEAN. Dengan potensi pasar 700 juta jiwa, distribusi pendapatan bagi pencipta karya masih jauh dari kata adil.

Dari total sertifikat dan surat pencatatan tersebut, sejumlah kekayaan budaya khas Bali mendapatkan pengakuan resmi.

Penerapan KUHP dan KUHAP baru menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional, serta mendorong ekonomi produktif.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dalam memperkuat layanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal, demi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2026, mendorong inovasi dan transformasi digital untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan apresiasi tinggi kepada Posbankum Sukoreno, Kulon Progo, yang efektif membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum secara damai dan legal.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan program Transformasi Digital Kemenkum akan rampung sepenuhnya pada April 2026, menjanjikan layanan publik yang lebih mudah dan pasti bagi masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi dengan pemimpin redaksi media nasional, membahas isu krusial seperti KUHP, KUHAP, hingga agenda transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi melantik pengurus Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) masa bakti 2025-2030, menekankan peran penting advokat dalam menegakkan keadilan hingga tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan perbedaan kritik dan hinaan KUHP sudah gamblang, meski yurisprudensi akan memperjelas penerapannya.

Proses ini dimulai sejak tahun 1963, sehingga jika dihitung sampai masa berlaku KUHP pada Januari 2026 ini, memakan waktu selama 63 tahun.

Pengamat hukum Boni Hargens menyoroti perlunya pemahaman mendalam prinsip konstitusional dalam Tafsir Perpol 10/2025 untuk menghindari perdebatan yang menyesatkan dan tidak produktif.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kekayaan intelektual (KI) yang meningkat mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem pelindungan KI nasional.

Indonesia puncaki ASEAN dengan 261 Indikasi Geografis terdaftar, mengukuhkan komitmen perlindungan produk khas daerah. Capaian ini bukti sinergi kuat pemerintah, dorong ekonomi lokal.

Menteri Hukum RI meresmikan 729 Pos Bantuan Hukum di Gorontalo, memastikan ketersediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Inisiatif ini memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.