Susi Pudjiastuti

Presiden Jokowi telah mengumumkan nama-nama menteri baru di kabinet Indonesia Maju. Banyak nama-nama baru, namun tak sedikit pula orang lama yang masih menjabat sebagai menteri. Namun, dalam daftar nama menteri tersebut rupanya tidak ada Susi Pudjiastuti yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Susi Pudjiastuti menjadi salah satu menteri Presiden Jokowi yang melakukan gebrakan pada sektor kelautan dan perikanan‎. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP, Maman Hermawan, mengatakan kebijakan Susi yang perlu dipertahankan terkait dengan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan menggandeng masuk Partai Gerindra, mantan seteru di Pilpres 2019 masuk kabinet. Hal itu ditandai kehadiran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Waketum Edhy Prabowo di Istana, Senin (21/10) sore kemarin.

Sebelumnya, Susi sempat mengunggah moment bersama dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Susi berpamitan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani awalnya menjawab belahan sisiran Presiden Jokowi dari kanan ke kiri.

Nantinya, KKM Teluk Benoa akan diarahkan untuk dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim sehingga seharusnya tidak boleh ada reklamasi yang dilakukan di cakupan tersebut.

Indonesia telah melakukan penegakan hukum terhadap STS 50 dan nahkodanya. Susi berharap hal yang sama dapat segera ditiru negara lain agar menjadi efek jera.

Menteri Susi mengungkapkan, sebetulnya Indonesia bisa menjadi penguasa pasar tuna di Eropa. Namun tuna Indonesia kesulitan menembus pasar Eropa sebab tingginya bea masuk yang dikenakan yakni sebesar 20 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menilai penenggelaman kapal menjadi langkah efektif memberi efek jera pelaku pencurian ikan. Dia lebih suka menenggelamkan dibanding melelang kapal para pencuri ikan. Menteri Susi menjelaskan, kalau dilelang, kapal tersebut kemungkinan besar bisa dipakai kembali.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini menggelar Regional Investigative Case Meeting (RIACM). Perwakilan interpol, Mario Alcaide, menyebutkan pihaknya berusaha untuk menghubungkan aparat dari berbagai negara dalam upaya penegakan hukum pencurian ikan.

Namun dalam beberapa kesempatan, Jokowi pernah menegur langsung menterinya yang merupakan kaum hawa.

Dalam Surat tersebut Gubernur Bali mengusulkan agar Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim sesuai dengan hasil konsultasi publik pada tanggal 6 September 2019 lalu, yang dihadiri para Sulinggih, Bendesa Adat yang memanfaatkan perairan Teluk Benoa.

Susi mengingatkan berbagai peraturan yang dikeluarkan bertujuan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan, agar ke depannya masih banyak ikan yang bisa ditangkap pengusaha perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengaku optimis proyek tol laut yang dikerjakan Pemerintah akan dapat menekan perbedaan harga di antara wilayah Indonesia.

Saat tiba di Istana, Susi terlihat menaiki motor Patwal karena terjebak macet.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan penyelundupan benih mengancam keberlangsungan sektor perikanan dan kelautan. Tak hanya itu. Masyarakat juga terancam kehilangan jenis ikan yang bergizi. Sebagai contoh, Menteri Susi menyebut ikan sidat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mempertahankan aturan pelarangan penangkapan ikan oleh asing 100 persen. Menurutnya, hal itu harus dipertahankan dalam upaya menjaga sumber daya alam laut milik rakyat Indonesia.

Menteri Susi mengakui bahwa keberadaan tol laut belum terlalu efektif dalam distribusi ikan dari sentra-sentra produksi menuju konsumen. Terkait hal ini, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan.

Di wilayah Jambi, total Benih Lobster sebanyak 246.600 ekor dengan rincian jenis pasir sebanyak 245.800 ekor dan jenis mutiara sebanyak 800 ekor. Nilai SDI yang berhasil di selamatkan sebesar Rp36,990 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan pentingnya menjaga sistem pengawasan dalam sektor perikanan dan kelautan. Terkait hal ini, dia belajar dari sikap para investor yang lebih memilih Vietnam daripada Indonesia ketika merelokasi industrinya saat terjadi perang dagang Tiongkok-AS.