Taksi Uber

Ahok menyebut tak perlu lagi bagi taksi berbasis aplikasi memenuhi kewajiban kir.

Jika tidak, per 1 Juni pemerintah akan melarang transportasi online beroperasi.

"Putusan kita adil aja. Kita akan atur nanti," ujar Ahok.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar pun kini bergantung pada pegiat komputer independen.

Menurut Plt Dirjen Perhubungan Darat Sugihardjo, Grab dan Uber belum mempunyai izin sebagai angkutan umum.

GrabCar dan Uber memilih untuk menjadi perusahaan penyedia aplikasi.

"Tidak boleh regulasi itu membatasi suatu industri."

Mereka diminta memilih akan menjadi operator angkutan umum atau penyedia jasa aplikasi.

"Intinya jangan dibentur-benturkan, yang penting kita cari solusinya."

Manajemen Blue Bird menyatakan tindakan ini sebagai kompensasi atas aksi anarkis yang telah merugikan masyarakat.

Banyak sopir taksi konvensional mengalami kerugian.

"Kalau ini didaftarkan misalnya bentuknya koperasi ya sudah enggak masalah," kata Jonan.

"Kita minta pemerintah segera tanggap. Ada masalah serius yang perlu disikapi serius," ujar Sukamta dari DPR RI komisi I

"Izin badan hukum berbentuk koperasi sudah dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada minggu lalu."

Petisi ini sudah didukung ribuan orang

"Kita hanya butuh bisa cari makan dengan layak."

Pemerintah hanya memiliki dua opsi untuk menyelesaikan permasalahan ini yakni membunuh aplikasi online atau mengubah UU.

Ini sama seperti yang sudah diterapkan pada industri penerbangan nasional.

Aksi unjuk rasa sopir TAXI disebut tidak akan mengganggu pelayanan untuk tetap normal.

Permintaan ini disampaikan Juru bicara Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD)