Target Pajak
-
Ekonomi •Capaian Fantastis! Realisasi Pajak Daerah Lebak Tembus Rp155,9 Miliar, Optimis Lampaui Target 2025Realisasi penerimaan pajak daerah Lebak per 15 September 2025 telah mencapai Rp155,9 miliar, atau 67,14% dari target. Bapenda Lebak optimis target Rp232,2 miliar akan tercapai berkat strategi inovatif.
-
Ekonomi •Fakta Pajak Mamin: Bapenda Kota Batu Capai 73 Persen Target Hingga Agustus 2025, Apa Rahasianya?Pajak Mamin Kota Batu mencatat realisasi fantastis, mencapai 73% target hingga Agustus 2025. Temukan strategi Bapenda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
-
Ekonomi •Trivia Pajak: Bapenda Batu Catat Realisasi Pajak Daerah Capai 62,07 Persen per Agustus, Lampaui Separuh Target!Bapenda Batu mengumumkan realisasi pajak daerah per Agustus 2025 telah mencapai 62,07 persen. Angka ini menunjukkan progres signifikan, terutama dari PBJT makanan dan minuman serta kesenian dan hiburan.
-
Ekonomi •Perluasan Basis Pajak Berlanjut, Pemerintah Incar Pendapatan Pajak Rp2.490 Triliun di 2025"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
-
6Ekonomi •Penerimaan Pajak 2022 Lampaui TargetPenerimaan Pajak 2022 Lampaui Target. Diketahui berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.485 triliun. Hingga 14 Desember 2022 penerimaan pajak telah terealisasi sebesar Rp 1.634,4 triliun atau 10,06 persen melampaui target.
-
News •Bapenda Makassar Raih Predikat Pertama SKPD Terbaik Hasil Refleksi Akhir Tahun 2022Kepala Bapenda, Firman Pagarra berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dalam mengurus pajak Kota Makassar. Amanah tersebut dibuktikan lewat kerja keras yang membuahkan prestasi.
-
Jatim •Jenis Tarif Pajak yang Perlu Diketahui, Berikut PenjelasannyaJenis tarif pajak secara umum terbagi menjadi empat, yakni tarif pajak tetap, tarif pajak proporsional, tarif pajak degresif, dan tarif pajak progresif. Berikut penjelasan lengkap dari keempat jenis tarif pajak ini.
-
News •Bapenda Makassar Gelar FGD Bahas Pajak Barang Jasa TertentuDalam penyusunan Ranperda pajak barang jasa tertentu diharapkan mampu menyamakan tanggapan atau persepsi serta data yang bermutu spesifik atas penyusunan Ranperda. Agar dapat melahirkan pengertian baru mengenai kesepakatan peraturan tersebut.
-
News •Permudah Warga Bayar Pajak, Bapenda Kota Makassar Kenalkan Aplikasi PAKINTALayanan ini diberikan kepada masyarakat demi memudahkan dalam pembayaran pajak PBB, air bawah tanah, dan reklame pool dilakukan di aplikasi tersebut.
-
Jakarta •Pemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah, Simak Daftar dan WaktunyaPenghapusan sanksi administrasi pajak daerah diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak daerah dan/atau telah melunasi pokok pajak daerah mulai 15 September-15 Desember 2022.
-
News •Korlantas Usul Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Kendaraan DihapusSalah satu alasan banyak orang tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena pembeli kendaraan bekas tidak mengganti identitas kepemilikan nama kendaraan lantaran biayanya yang mahal.
-
Ekonomi •Ratusan Reklame di Indramayu Tak Bayar PajakMenurutnya penempelan stiker peringatan pada objek reklame yang tidak membayar pajak adalah langkah pertama yang dilakukan oleh tim yang dipimpin Satpol PP.
-
Jatim •10 Fungsi Pajak bagi Infrakstruktur Negara dan Masyarakat, Wajib Diketahuigar Anda lebih peduli dan taat membayar pajak, anda perlu mengetahui tentang manfaat membayar pajak. Untuk mengetahui secara rinci, berikut 10 fungsi pajak bagi infrastruktur negara dan masyarakat.
-
Ekonomi •Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Seluruh Sektoral Turun Akibat Pelemahan EkonomiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak sektoral sampai dengan September 2019 hampir seluruhnya mengalami penurunan. Salah satu yang turun cukup dalam adalah sektor pertambangan.
-
Ekonomi •Misbakhun Desak Menkeu Segera Pangkas Pajak Korporasi sesuai Keinginan JokowiAnggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi.
-
Jakarta •NJOP dan PBB di sejumlah wilayah DKI naik, ini alasan AniesAnies menambahkan, Pemprov tidak ingin ada kawasan komersial yang tidak menyumbang banyak untuk pembangunan. "Kita tidak ingin mereka yang sudah melakukan kegiatan komersial tidak melakukan kontribusi besar terhadap pembangunan dan pembangunan," kata Anies
-
Jakarta •Dinas Pajak DKI sebut kenaikan PBB dan NJOP hanya di kawasan komersilMeski ada kenaikan, warga atau wajib pajak yang merasa keberatan dengan total kewajiban yang mesti dibayar, mereka masih bisa mengajukan pengurangan.
-
News •Tunggakan piutang Pemkot Malang hampir Rp 200 miliarBadan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengakui belum dapat mengurangi angka tunggakan piutang pajak secara signifikan. Terutama piutang warisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat melalui KPP.
-
News •Anak usaha Sinarmas di Riau tunggak pajak lampu jalan Rp 28 miliarPerusahaan bubur kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) di Kabupaten Siak Provinsi Riau diduga menunggak pajak lampu penerangan jalan non-PLN sebesar Rp 28 miliar ke pemerintah daerah setempat. Anak usaha Sinarmas Group ini dinilai tidak taat pajak sejak tahun 2014 hingga sekarang.
-
News •Bapenda Badung bidik 4 hotel penunggak pajak miliaran rupiahBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) membidik empat hotel dan restoran yang menunggak pajak hingga miliaran rupiah. Sakala Hotel dan Restoran tercatat menunggak pajak sebesar Rp 21 miliar dari 2015-2017.
