Tarif Ojek Online

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengaku tidak mempersoalkan adanya promo tarif atau diskon yang diberikan oleh aplikator ojek online (ojol). Hanya saja dia menekankan, agar pihak aplikator tidak memberikan diskon di bawah batas tarif minimum yang telah diatur.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, dari jumlah sebelumnya hanya diberlakukan 5 kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, kini pihaknya memperluas kembali sebanyak 41 kota yang terdiri dari zona I, II dan III.

Berdasarkan masa uji coba per satu bulan awal, GoJek dan Grab selaku pihak aplikator telah mengajukan usulan pemberlakuan tarif ojek online pada tahap berikutnya.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani menjelaskan, Kemenhub akan mengusulkan revisi aturan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Kementerian Keuangan.

Pemerintah dan sejumlah pemangku kebijakan didukung untuk membatasi pemberian diskon pada tarif ojek online atau ojol.

Tarif baru ojek online untuk wilayah Jabodetabek sebesar Rp2.000/Km (Tarif batas bawah), Rp2.500/Km (Tarif batas atas), dan Rp8.000-Rp10.000/4 Km (Biaya jasa minimal).

Saat ini tarif baru ojek online yang berdasar pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 348 Tahun 2019 baru diterapkan di lima kota besar yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur diskon atau potongan harga tarif ojek online Grab dan GO-JEK. Dia menjelaskan, dalam hal ini Kemenhub hanya mengatur dari sisi transportasi saja.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, Kemenhub sebenarnya tidak melarang adanya diskon tarif untuk ojek online. Hanya saja harga yang diberlakukan tidak melanggar tarif batas bawah yang sudah ditetapkan.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah. Sejauh yang dia ketahui, di luar negeri, promosi dan diskon tidak diatur dalam regulasi khusus.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi angkat bicara soal rencana pembatasan diskon tarif Ojek Online (Ojol) yang tengah dikaji Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurutnya, diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya batal mengatur kebijakan terkait diskon atau promo tarif ojek online (ojol). Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan mengajak stakeholder terkait seperti pihak aplikator untuk merumuskannya.

Tarif baru ojek online (ojol) kini sudah berjalan hampir sebulan setelah resmi berlaku pada 1 Mei 2019 lalu. Tarif baru tersebut sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 348 Tahun 2019 dan berlaku di lima kota besar yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar.

Pemerintah baru saja memutuskan untuk menurunkan tarif batas atas tiket pesawat sebesar 12 sampai 16 persen. Imbasnya, sejumlah maskapai harus bekerja keras demi mencatatkan kinerja yang positif hingga akhir 2019 nanti. rata-rata tarif batas atas untuk penerbangan full service sebesar Rp 2.525 per kursi per Km.

Sebagai operator, Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, perusahaan akan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan besaran tarif ojek online yang berlaku efektif pada 1 Mei 2019 lalu. Lahirnya aturan tersebut kemudian menimbulkan aksi perang tarif bagi dua operator seperti Gojek dan Grab, sebab subsidi dan perang tarif menjadi bagian dari skema promosi oleh keduanya.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan besaran tarif ojek online yang berlaku efektif pada 1 Mei 2019 lalu. Lahirnya aturan tersebut menimbulkan aksi perang tarif ojek online, dengan memberikan harga promo yang kemudian besaran menjadi tidak masuk akal atau sangat murah.

Muslich mengatakan, akibat dari perubahan tarif tersebut juga akan berdampak adanya penurunan permintaan terhadap ojek online. Masyarakat dikhawatirkan justru akan memilih menggunakan moda transportasi lain.

Dari 75 persen responden yang menolak perubahan tarif tersebut sebagian besar mereka berpendapatan menengah ke bawah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi angkat bicara terkait keluhan aplikator ojek online (ojol). Sebab, permintaan layanan menurun pasca-kenaikan tarif ojol. Sementara, dari sisi pengemudi, rata-rata menyatakan puas dengan tarif baru. Sebab, mereka mendapat hasil yang lebih dari sebelumnya.