Tata Kelola Hutan

DPR Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Pro Rakyat dan Jaga Kelestarian Alam

Anggota DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya Revisi UU Kehutanan yang berpihak kepada rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola hutan yang adil dan partisipatif.

Penguasaan Kembali Hutan Negara: Lebih dari 5 Juta Hektare Lahan Dikuasai Pemerintah

Negara berhasil menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan, menegaskan komitmen pemerintah dalam Penguasaan Kembali Hutan Negara dan melawan mafia hutan.

Dishut Kalsel Perkuat Pengawasan Izin Kehutanan, Dorong Kepatuhan Industri Kayu

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) meningkatkan pengawasan izin kehutanan melalui pembinaan intensif, bertujuan mendorong kepatuhan industri kayu dan tata kelola hutan lestari.

APHI Ungkap Dampak Pencabutan Izin PBPH pada Ekspor Hasil Hutan Nasional

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyoroti dampak pencabutan izin PBPH terhadap ekspor hasil hutan, ketenagakerjaan, dan rantai pasok industri kehutanan nasional. Ini bisa jadi ancaman serius!

Anggota DPR Soroti Relevansi Penertiban Kawasan Hutan oleh Satgas PKH untuk Cegah Bencana

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan. Anggota DPR menekankan pentingnya penertiban kawasan hutan ini dalam mencegah bencana alam yang kian marak.

Satgas PKH Kantongi Rp7,07 Triliun Denda dari Perusahaan Sawit dan Tambang, Perkuat Penertiban Kawasan Hutan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengumpulkan denda administratif senilai Rp7,07 triliun dari 48 perusahaan di sektor sawit dan tambang. Pembayaran denda Satgas PKH ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan

Menhut: Bencana Sumatera Jadi Titik Balik Mendesak untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan Nasional

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bencana di Sumatera adalah momentum krusial untuk perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan. Evaluasi mendalam dan langkah konkret segera diambil pemerintah.

Dinas LHK Gorontalo Perkuat SDM Lewat Pelatihan Mediator Konflik Lingkungan

Dinas LHK Gorontalo adakan Pelatihan Mediator Konflik Lingkungan untuk tingkatkan kemampuan penyelesaian sengketa di sektor kehutanan dan lingkungan. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Trivia Penting: Setelah 3 Izin Dicabut, Bagaimana Pengelolaan Areal Hutan Kalsel Berlanjut?

Menteri Kehutanan mendesak Dinas Kehutanan Kalsel mengambil alih pengelolaan areal hutan pasca pencabutan izin tiga perusahaan. Simak strategi Pengelolaan Areal Hutan Kalsel yang akan diterapkan!