TKDN

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan kebijakan peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, pada sektor ESDM, diantaranya sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). Untuk penggunaan tenaga kerja asing, Freeport saat ini memiliki 134 ekspatriat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PP TKDN akan segera disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun isi PP tersebut merupakan harmonisasi atau gabungan dari aturan-aturan sebelumnya terkait TKDN yang telah terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan penegakan hukum (law enforcement) penggunaan TKDN tidak akan menghambat jalannya proyek infrastruktur, terutama proyek strategis nasional (PSN).

Hambatan lain, menurut Menteri Bambang, adalah belum tegasnya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan terkait TKDN. Ke depan aspek penegakan hukum atau law enforcement bakal lebih digencarkan lagi. Pemerintah juga tentunya akan mendorong peningkatan sektor manufaktur diharapkan pemenuhan TKDN lebih kuat lagi.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sektor migas harus ditingkatkan. Sebab, saat ini penggunaan barang negeri oleh sektor tersebut belum optimal.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan, mengatakan bahwa penyusunan PP TKDN ditargetkan selesai minggu depan. Adapun isi PP tersebut merupakan harmonisasi atau gabungan dari aturan-aturan sebelumnya terkait TKDN yang telah terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Tak perlu selundupkan smartphone, izin sertifikasi hanya 2 hari. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pihaknya telah menyederhanakan proses perizinan agar smartphone lekas dirilis di pasar.

Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman mengatakan, PLN terus mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor kelistrikan. Untuk itu, semua material jaringan distribusi disuplai dari produk-produk dalam negeri.

Perpres ini tidak hanya fokus pada industri tertentu melainkan semua industri seperti kelistrikan, perminyakan, BUMN, hingga kereta api. Dalam Perpres tersebut, Jokowi menekankan semua produk yang diproduksi dalam negeri harus digunakan untuk membangun industri nasional.

Jokowi menegaskan, konsistensi perusahaan dan pemerintah dalam menjalankan kebijakan TKDN ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tapi juga bisa mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor.

"Saya minta agar TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten. Bukan sekadar kebijakan teknis administratif ‎yang diperlukan dalam perlengkapan syarat, yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa."

Dirjen SDPPI: Kebijakan TKDN perangkat 4G bakal serap tenaga kerja. Pemerintah akhirnya telah menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat 4G pada awal Januari 2017 lalu sebesar 30 persen.

Pemerintah akan membentuk tim untuk mengawasi dan memantau penerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) guna mendorong industri dalam negeri. Untuk itu, pemerintah akan mempertegas implementasi aturan tersebut.

TKDN ponsel 4G diatur, masih ada produsen kesulitan penuhi aturan. Pemerintah telah mengumumkan besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ponsel 4G sebesar 30 persen pada tahun 2017. Pengumuman itu sudah ditetapkan dalam aturan Permenperin No. 65 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN

Peraturan ini diharapkan meningkatkan daya saing industri nasional.

Siapp! akan menilai aplikasi lokal berdasarkan tiga aspek yaitu desain, usability serta feature.

Awalnya terdapat lima skema awal yang ditawarkan pemerintah kepada perusahaan vendor ponsel, namun membingungkan.

"Jika vendor yang ingin melengkapi syarat TKDN dari sisi software, diharuskan adil."

Sebelumnya, pemerintah menyodorkan lima skema TKDN untuk ponsel 4G LTE.

Potongan TKD diatur dalam Pergub 108 tahun 2016 dan mulai berlaku pada Mei lalu.