Transfer ke Daerah

Penyaluran TKD Kemenkeu mencapai Rp713,4 triliun per Oktober 2025, namun realisasi belanja daerah masih jadi perhatian. Wamenkeu Suahasil Nazara mendesak percepatan.

Realisasi TKD Kalsel menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp24,31 triliun hingga September 2025. Angka ini vital untuk stabilitas fiskal dan layanan publik. Simak detailnya!

Guru Besar UGM Prof. Gabriel Lele mendesak evaluasi mendalam terhadap skema belanja prioritas daerah menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD), mengungkap inkonsistensi kebijakan pusat yang membebani daerah.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengajak seluruh kepala daerah berkolaborasi hadapi kebijakan pengurangan TKD Maluku Utara senilai Rp10 triliun mulai 2026, bagaimana strateginya?

Pemkot Serang melakukan penyisiran ulang program prioritas 2026 setelah menghadapi Pemotongan TKD Serang sebesar Rp195 miliar. Apa dampaknya bagi pembangunan Kota Serang?

Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya tegaskan kekompakan kawal kebijakan Pengalihan TKD. Bukan pemangkasan, tapi dorongan fiskal daerah lebih sehat. Bagaimana strategi pemerintah pusat?

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan kepala daerah telah menerima penjelasan pemotongan TKD, bukan protes, terkait skema transfer daerah yang baru. Apa dampaknya bagi daerah?

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tegaskan pengurangan TKD dari pusat tak akan hambat pembangunan pertanian. Lantas, bagaimana strategi daerah menghadapi keterbatasan ini?

Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) bertemu Menkeu, mengeluhkan dampak pengurangan TKD yang signifikan terhadap kemampuan daerah, termasuk pembayaran TPP dan operasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan usulan agar Gaji PNS Daerah dibayar pusat belum dapat dipenuhi, mengingat kemampuan APBN dan stabilitas fiskal nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) yang baru saja diterapkan.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya Efisiensi Inovasi Daerah bagi pemerintah daerah untuk menyikapi dinamika Transfer ke Daerah (TKD). Bagaimana strategi ini menjaga pembangunan dan pelayanan publik?

Pemerintah dan DPR sepakat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Keputusan ini diharapkan mampu menstabilkan pelayanan publik dan mengatasi tantangan fiskal daerah.

Pemerintah sepakat menaikkan alokasi Kenaikan TKD RAPBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Wamenkeu Suahasil Nazara tegaskan ini bukti respons terhadap aspirasi masyarakat, lho!

Anggota DPR RI memastikan Pembangunan Daerah tak terganggu meski TKD dipotong Rp269 triliun. Pemerintah pusat siapkan dana Rp1.376,9 T lewat program prioritas. Simak detailnya!