Tunjangan DPR

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dana reses bukan naik tapi mengalami penyesuaian.

Anggota DPR tidak hanya menerima gaji dan tunjangan yang tinggi, tetapi mereka juga berhak atas pensiun setelah masa jabatannya berakhir.

DPR menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Selain itu, DPR RI juga melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025.

Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.

Media sosial pun ramai membahas 17+8 Tuntutan Rakyat ini yang artinya 17 tuntutan rakyat dalam sepekan.

Fraksi PAN DPR telah mengajukan permohonan resmi untuk menghentikan semua hak yang terkait dengan jabatan Eko Patrio dan Uya Kuya, termasuk gaji, tunjangan.

"Kami tegas menolak. Kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak," kata AHY

Presiden Prabowo juga memerintahkan agar anggota DPR yang bermasalah segera dicopot dari jabatannya.

Keputusan mengejutkan! Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan partai sepakat pangkas tunjangan anggota DPR dan moratorium perjalanan dinas luar negeri.

Berikut adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada ketua dan anggota DPR.

Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik sepakat menghapus tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Apa alasan di baliknya?

Fraksi Demokrat DPR RI menyampaikan permohonan maaf atas isu tunjangan anggota DPR yang menuai protes, menyatakan siap mengevaluasi.

Kontroversi Uya Kuya muncul setelah video jogetnya di DPR viral, simak klarifikasinya yang penuh penyesalan.

Fraksi Gerindra DPR RI mengambil langkah dengan menyetujui penghentian tunjangan anggota dewan serta melarang kunjungan kerja ke luar negeri.

Meskipun agenda aksi sudah direncanakan sebelum isu tersebut mencuat, Dadan menyebutkan bahwa ini juga menjadi bagian dari kekecewaan buruh.

Anggota fraksi PDIP DPR RI Aria Bima menyebut dua kader PDIP korban framing.

Anies mengakui, besaran gaji dan tunjangan DPR mengganggu rasa keadilan.

Tunjangan tersebut berlaku selama lima tahun, atau selama anggota DPR periode 2024-2029 menjabat.

Tunjangan ini akan mulai berlaku dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dengan total dana yang mencapai Rp600 juta.