UKM

2020, Kemenkop UKM Targetkan Digitalisasi 10 Juta UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan digitalisasi 10 juta UMKM pada 2020 menyusul perubahan tren dan perilaku konsumen yang membatasi interaksi fisik dan mengurangi kegiatan luar rumah di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) bisa menerima suntikan modal dari investor asing. Langkah ini diambil dalam rangka memberikan dukungan kepada pelaku usaha UMKM agar bisa bangkit setelah diterpa krisis akibat pandemi Covid-19.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, akan mendorong koperasi dalam sektor pangan maritim. Saat ini, 96 persen usaha di sektor maritim masih di tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menteri Teten mengatakan, saat ini baru ada 13.821 unit koperasi yang bergerak di sektor pangan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan investasi menjadi jalan keluar menyelesaikan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Investasi yang dimaksud tak hanya dalam skala besar. Bukan juga terbatas pada investasi asing.

Pemerintah tengah mendorong pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) bisa kembali bergeliat. Pemerintah melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional menggelontorkan berbagai program untuk membantu UMKM agar kegiatan usaha bisa kembali dilakukan.

Pengamat Bisnis dari Peka Consult, Kafi Kurnia, menyebut kemunculan bisnis-bisnis rumahan seperti kopi kemasan literan dan makanan, menjadi bibit ekonomi baru di tengah pandemi Covid-19. Namun, sayangnya bisnis yang kental dari kearifan lokal ini belum terjamin akan kualitasnya.

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai langkah pemerintah dalam menyelamatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum optimal. Sebab, pemerintah hanya fokus menyediakan dana stimulus, namun tidak memikirkan pasar bagi UMKM.

Asisten Deputi Permodalan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Fixy, mengatakan pemerintah sedang mendesain pemberian bantuan modal kerja bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di luar program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp123 triliun.

Pemerintah menyiapkan dana stimulus pemulihan ekonomi nasional Rp123 triliun untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi. Dari jumlah tersebut baru sekitar 6 persen dana disalurkan perbankan kepada UMKM, padahal UMKM Indonesia ada sebanyak 63 juta.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) terus berupaya meningkatkan daya saing, nilai tambah produk serta jangkauan pemasaran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM). Diantaranya melakukan peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk KUMKM secara gratis.

Enny Sri Hartati mengkritik upaya pemerintah memberikan sejumlah stimulus bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di masa pandemi Virus Corona. Menurutnya, sejumlah stimulus yang menelan dana sebesar Rp123 triliun tersebut tak dirasakan langsung oleh UMKM.

Pandemi Virus Corona membuat seluruh elemen ekonomi terhempas cukup dalam, tidak terkecuali bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebanyak 60 juta pelaku UMKM di Indonesia dinyatakan terdampak akibat virus baru tersebut.

Kementerian Koperasi UKM (KemenKop UKM) mencatat nilai serapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) hingga 9 Juli 2020 mencapai Rp8,42 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 6,82 persen dari total pagu anggaran Rp123,46 triliun.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mendorong percepatan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Mengingat nilai serapan saat ini baru mencapai Rp250,16 miliar atau 0,20 persen dari total anggaran PEN.

Pemerintah mendorong 10 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) bisa terhubung dengan platform digital hingga akhir tahun ini. Salah satunya dengan meluncurkan program Bangga Buatan Indonesia (BBI) sejak 14 Mei 2020, lalu.

Pemerintah meluncurkan program "Belanja di Warung Tetangga" yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama BUMN Pangan pada April 2020 lalu. Program ini diyakini mampu membuat warung atau toko tradisional bersaing dengan retail modern.

Hingga 1 Juli 2020, penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai Rp250,16 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 0,20 persen dari total anggaran PEN untuk sektor KUMKM yang sebesar Rp123,46 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, melakukan peresmian Gedung Smesco Indonesia sebagai Pusat Konsultasi KUKM bagi para pelaku UMKM. Pusat Konsultasi KUKM ini diharapkan membantu para pegiat UMKM mendapatkan arahan dan bimbingan seputar pemasaran dan pengembangan usaha.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengimbau pejabat pemerintah baik di pusat ataupun daerah untuk mencintai produk buatan lokal. Caranya dengan membeli dan mengenakan produk dari Industri Kecil Menengah (IKM).

Endri Handoko warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mampu menyulap ban bekas menjadi barang bernilai tinggi dan cukup diminati oleh warga di provinsi ini. Ban-ban bekas tersebut, diperoleh dengan harga yang relatif murah di kisaran Rp10.000 untuk ban bekas dump truck dan Rp25.000 untuk ban bekas truck tronton.