Universitas Indonesia

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI cacat formil dan materiel. Hal itu diungkap Ketua DGB UI Harkristuti Harkrisnowo dalam keterangan resminya, Senin (26/7).

Mengingat PP tersebut telah diundangkan, menurut dia, statuta UI tersebut saat ini sudah berlaku.

Pengunduran diri Ari sebagai wakil komisaris BRI diharapkan menjadi penegasan sikap UI untuk kembali kepada misi utama pendidikan, yakni mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran.

PKS menilai, selama tidak diubah kembali hanya akan terjadi potensi rangkap jabatan oleh Rektor UI ke depannya.

Buntut panjang soal rektor UI, video lama Presiden Jokowi kembali muncul dan viral.

Demokrat mempertanyakan kebijakan Menteri BUMN dan Presiden Jokowi yang merevisi Statuta Universitas Indonesia sehingga Rektor UI diperbolehkan rangkap jabatan.

Mardani menentang rangkap jabatan rektor Universitas Indonesia. Dia menilai, seharusnya Ari fokus mengurus salah satu jabatannya.

Ujang mengatakan, ada kepentingan pemerintah untuk 'menjinakkan' kampus UI dengan revisi statuta tersebut.

PP Nomor 75 Tahun 2021 ini diteken Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021.

Rangkap jabatan Ari Kuncoro pertama kali diungkap mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. Dia mengunggah lewat akun Twitter miliknya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjadi perhatian di awal pekan ini. Unggahan mereka di media sosial yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung viral dan memantik pro dan kontra.

Kemudian, Presiden Jokowi harus melapor sendiri jika merasa dihina. Dia bilang, kritikan UI juga mengkritik Jokowi sebagai Presiden.

Jokowi pun mengakui kerap kali selalu dilontarkan kritikan. Mulai dari kelmar-klemer hingga pemimpin yang otoriter.

Rektor Universitas Indonesia diduga merangkap jabatan dan disebut melanggar PP Nomor 68 Tahun 2013.

Muhadjir menuturkan, memang ada dua hak yang harus dijamin di setiap perguruan tinggi. Yaitu kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Fahri menyatakan kampus harus bebas dari pengekangan berekspresi dan berpendapat.

Farazandi mengatakan, jika tidak setuju dengan pernyataan BEM UI, sebaiknya disampaikan melalui adu ide dan gagasan. Ia menilai, berlebihan pihak UI memanggil mahasiswanya.

BEM UI menyebut Jokowi sebagai "The King of Lip Service", representasi dari sosok yang dianggap tak pernah menepati janji. Hal ini pun menuai berbagai reaksi dari banyak kalangan.

Herzaky menilai, secara subtansi, kritik BEM UI ke Presiden Jokowi tidak asal. Sebab menggunakan kajian dan referensi yang jelas.

Unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyebutnya sebagai The King of Lip Service, berbuntut panjang. Direktorat Kemahasiswaan UI memanggil para pengurus BEM pada Minggu (27/6) sore.