Verifikasi Data

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan Dana Stimulan Perbaikan Rumah tahap I kepada belasan ribu KK di tiga provinsi. Simak rincian penyaluran bantuan ini untuk mengetahui lebih lanjut.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat prinsip perlindungan data PBI JKN, memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi dalam setiap prosedur pembaruan data.

Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia menyoroti lemahnya integrasi dan pembaruan data PBI BPJS Kesehatan sebagai akar masalah ketidaktepatan sasaran. Mengapa sistem pendataan menjadi sorotan utama?

Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin membahas serius pengurangan penerima BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah kota, menimbulkan kekhawatiran bagi puluhan ribu warga. Apa solusi yang disiapkan Pemkot Banjarmasin?

DPRD Kabupaten Kuningan memastikan langkah reaktivasi JKN-PBI Kuningan bagi peserta yang dinonaktifkan sedang berjalan. Simak bagaimana pemda setempat berupaya menjamin akses kesehatan warga kurang mampu.

Pemerintah Kota Surabaya secara tegas membantah isu hoaks kebocoran data Dispendukcapil yang beredar luas di media sosial, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan bagian dari upaya penertiban administrasi kependudukan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengumumkan strategi baru untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra pascabencana hidrometeorologi, menunjukkan kemajuan signifikan di Sumatra Barat dan fokus pada area terdampak parah, sekaligus memastikan pemuliha

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serius siapkan kebijakan Registrasi SIM Biometrik secara bertahap untuk tingkatkan keamanan ekosistem digital nasional dan validitas data pelanggan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terus menggenjot percepatan **Pembangunan Huntap Sumut** bagi korban banjir dan longsor, menargetkan verifikasi data rampung akhir 2025 agar masyarakat segera memiliki hunian tetap.

Bawaslu Kota Serang menemukan banyak data pemilih tak akurat setelah pengawasan Coktas DPB KPU. Temuan ini mengancam hak pilih warga dan mendorong Bawaslu mengeluarkan imbauan resmi.

Kementerian Sosial mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran, menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Pengamat kebijakan publik menyoroti pentingnya akurasi data dan pengawalan publik untuk keberhasilan program Pendidikan Gratis (Gratispol) Pemprov Kaltim, yang dananya segera cair.

Kementerian Sosial mengumumkan bahwa Penyaluran BLTS Triwulan IV telah mencapai lebih dari 90 persen dari total 16,3 juta KPM, memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Cirebon memperketat verifikasi data bansos Cirebon demi memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran, mengingat masih ada 170 ribu warga yang belum terverifikasi.

Dinas Sosial Jatim tengah memverifikasi calon penerima KIP Jawara di Madiun untuk memastikan bantuan modal usaha Rp3 juta tepat sasaran. Program ini diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi.

Pakar hukum kehutanan tekankan pentingnya Audit Independen Data Sawit untuk menjamin kredibilitas data negara dan kepastian hukum investasi nasional. Mengapa ini krusial?

Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan 23 juta peserta menunggak iuran lebih dari Rp10 triliun. Pemerintah berencana melakukan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Bagaimana skemanya?

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kupang mengimbau penerima Bansos Dinsos Kupang untuk hindari judi online. Mereka bahkan memberikan kesempatan kedua bagi yang terindikasi, namun dengan syarat verifikasi ulang data.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) berhasil mencapai akurasi data e-KTP tertinggi di Tanah Papua melalui verifikasi berbasis kampung. Apa rahasia di balik kesuksesan Verifikasi e-KTP Sorong Selatan ini?