WTO

Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat aturan perdagangan global yang adil dan transparan bersama negara-negara BRICS, mendukung reformasi WTO, dan memajukan ekonomi berkembang.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengajak negara anggota BRICS memperkuat Kolaborasi BRICS untuk menghadapi lanskap perdagangan global yang penuh ketidakpastian dan fragmentasi ekonomi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso aktif mencari solusi logistik ekspor Uni Eropa di forum WTO, memastikan kelancaran implementasi I-EU CEPA di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi menghambat perdagangan.

Tahun 2025 menunjukkan paradoks multilateralisme yang mencolok, di mana dunia semakin saling tergantung namun kepercayaan antarnegara justru kian menipis, menguji efektivitas kerja sama global.

Para pemimpin APEC mengadopsi Deklarasi Gyeongju APEC, berkomitmen pada perdagangan inklusif dan mengakui industri kreatif. Namun, ada perubahan signifikan terkait dukungan WTO. Apa dampaknya?

Kebijakan Karantina Ikan Pre-Border oleh Barantin revolusi impor perikanan Indonesia. Bagaimana langkah ini tak hanya pangkas waktu 43 jam, tapi juga hemat Rp1 triliun dan jamin ketahanan pangan?

Simak rangkuman Berita Ekonomi nasional terkini yang membahas isu gerbong khusus perokok, industri hijau, hingga jaminan harga beras tidak rugikan petani. Ada apa lagi?

Buat apa kita iuran ada WTO, IMF dan Bank Dunia kalau nyatanya mall function. Malah habiskan biaya tiada guna.

Indonesia dinilai belum menyampaikan notifikasi subsidi di bawah Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) sejak 2019.

Said meminta pemerintah memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif.

Kebijakan pemerintah RI melarang ekspor nikel harus dibatalkan. Padahal larangan ekspor nikel mentah tersebut dalam rangka hilirisasi hasil bumi agar negara bisa merasakan nikmatnya nilai tambah.

Kelompok petani sawit mendukung penuh langkah Pemerintah Indonesia yang bakal melayangkan gugatan kepada Uni Eropa di organisasi perdagangan dunia (WTO), terkait UU Produk Deforestasi yang melarang impor produk seperti minyak sawit.

Jokowi mengatakan, hilirisasi industri memberikan nilai tambah yang sangat besar, misalnya ekosistem baterai kendaraan listrik, dan industri otomotif listrik.

"Perilaku AS yang meresahkan ini dengan jelas menggambarkan citra AS sebagai pengganggu sepihak, pelanggar aturan, dan pengganggu rantai pasokan," kata pihak China.

Menurut dia, dua langkah Presiden Jokowi dalam menghadapi keputusan WTO sudah tepat,

Cak Imin menyatakan kekalahan Indonesia menunjukkan bahwa ada kekuatan global yang terus memaksa Indonesia untuk melakukan ekspor bahan mentah.

Direktur eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan keputusan yang diambil pemerintah untuk melakukan banding merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebab, keputusan dari WTO masih belum final, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan perlawanan dengan banding atas keputusan tersebut.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan bahwa hilirisasi komoditas tambang harus terus berjalan. Menurut Jokowi, hilirisasi menjadi bentuk komitmen Pemerintah RI. Sehingga Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah alias raw material saja.

Jokowi pun tidak mempermasalahkan bila ada sejumlah negara yang menggugat kebijakan Indonesia yang menahan laju ekspor bahan mentah.

Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan barang global tahun depan juga akan turun drastis. Dari yang sekarang diperkirakan akan tumbuh 3,5 persen, menjadi tinggal 1 persen saja.