Yasonna Hamonangan Laoly

Sikap Menkumham Yasonna H. Laoly dianggap tidak memberikan jalan keluar terbaik.

Sebagian warga kecewa dan menganggap KPK takluk di hadapan koruptor.

Gugatan Suryadharma Ali atas pengesahan Menkum HAM terkait kepengurusan PPP Muktamar Surabaya dimenangkan oleh PTUN.

Kubu Djan Faridz menyarankan kepada kubu Romi agar tidak melakukan banding.

Menkum HAM sudah berkoordinasi dengan Polda Papua Barat untuk membujuk Labora mau kembali ke LP Sorong.

Demi kepastian hukum, Menkum HAM ingin PK dibatasi.

"Kita meningkatkan indeks prestasi kita, saya kira memang tidak sempurna tapi secara bertahap ada perbaikan kinerja."

Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini yakni 3,4 atau peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei.

Mereka menilai pemberian remisi Natal justru melemahkan semangat pemberantasan korupsi.

Jokowi berani menghukum mati gembong narkoba. Tapi kenapa tak berani hukum mati koruptor?

"Maka itu sebabnya kita minta supaya diselesaikan cepat," kata Yasonna.

"Kan Polri sudah maksimal sampai dengan orang yang divonis bebas itu kan. Itu sudah sangat maksimal saya kira."

Kubu Agung Laksono sebelumnya telah menggugat pelaksanaan munas di Bali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan berkas pendaftaran pengurus yang diserahkan kubu Ical sudah lengkap.

Priyo mengklaim beberapa sesepuh Partai Golkar memihak kepengurusan hasil munas di Ancol.

"Mendukung pemerintah adalah suatu hal yang halal," kata Priyo.

"Kita bukan munas untuk memisahkan tapi munas untuk solidaritas partai," kata Agun.

Penyerahan susunan kepengurusan akan dipimpin oleh Priyo Budi Santoso, yang terpilih mejadi wakil ketua umum.

Menkum HAM harus menjauhkan pertimbangan politik dalam mengesahkan kepengurusan partai politik.

"Karena saat ini sedang ada riak-riak maka saya terpaksa harus membentuk tim khusus," kata Yasonna.