Yorrys Raweyai

Partai Golkar mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi kader partai untuk bicara kontra produktif di media massa terkait kasus menimpa Ketum Partai Golkar Setya Novanto. Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai adanya surat tersebut dalam rangka menjaga solidaritas antar kader.

Suara sumbang kepemimpinan Setya Novanto. Satu tahun dipimpin Setya Novanto sebagai ketua umum, internal Partai Golkar tak luput dari gejolak. Terlebih, belakangan KPK mengusut kasus mega korupsi e-KTP yang di dalamnya santer disebut nama Setya Novanto terlibat dalam mengatur proyek.

Yorrys akui Golkar di bawah Setnov sulit konsolidasikan kader. Ketua Korbid Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengakui pengurus DPP di bawa kepemimpinan Setya Novanto kesulitan mengonsolidasikan seluruh elemen partai mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Menurut Nurdin, semuanya pengurus dan kader partai Golkar masih berhubungan dengan baik dengan Yorrys. Nurdin memastikan tidak akan ada pemecatan terhadap Yorrys yang menyebut Setnov bakal jadi tersangka dalam kasus e-KTP.

Dicopot dari Plt Ketua DPD Golkar Papua, Yorrys sebut 'rotasi biasa'. Yorrys mengaku diberi tugas sebagai Plt sejak Januari 2017 lalu. Masa jabatan Plt habis pada tanggal 4 April 2017.

Sebagai gantinya, jabatan Yorrys diambil alih oleh Kepala Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Partai Golkar, Aziz Samual, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Papua.

Golkar peringatkan Yorrys: Apabila masih melawan maka diberhentikan. Yorrys diberikan surat peringatan pertama oleh DPP Golkar. Yorrys dianggap tidak patuh keputusan partai karena menyebut Setya Novanto hampir pasti jadi tersangka korupsi e-KTP.

Bilang Setnov hampir pasti tersangka, Yorrys dapat SP dari Golkar. Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Daerah DPP Golkar Freddy Latumahina mengatakan, Yorrys mendapat surat peringatan karena dianggap melanggar kesepakatan rapat pengurus harian DPP Partai Golkar.

Yorrys mengatakan, konsolidasi internal bertujuan untuk menyelamatkan partai. Terlebih, dia berharap, partai paling tua di Indonesia ini tetap bisa ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sehingga semua stakeholder partai dari DPP tingkat 1 dan 2, Dewan Pakar telah sepakat melakukan langkah konsolidasi tersebut.

Yorrys sebut usul pemecatan dari SOKSI dan Bapilu tak wakili Golkar. Yorrys menegaskan, usulan pemecatan hanya opini pribadi bukan sikap resmi Golkar. Menurutnya, sanksi pemecatan harus melalui mekanisme organisasi. Sebab, pemberian sanksi harus diputuskan dalam rapat pleno.

Politisi Golkar harap Yorrys tak dipecat usai singgung status Setnov. Yorrys dipandang sebagai aset Golkar dan berjasa membesarkan partai.

Idrus menyebut Yorrys kemungkinan akan diberi sanksi sesuai peraturan organisasi partai nomor 7 tentang sanksi dan kedisiplinan organisasi. Dalam peraturan itu telah diatur ketentuan bagi kader partai Golkar yang terbukti melanggar disiplin dan mengganggu solidaritas harus diberi sanksi.

Sebut Setnov hampir pasti tersangka, Yorrys ditelepon Idrus Marham. Menurut dia, dari komunikasi tersebut diketahui ada kekeliruan pernyataan Yorrys di media. Idrus mengatakan, Yorrys mengaku maksud pernyataannya tersebut pada dasarnya untuk menyatakan bahwa Golkar perlu siap dalam kondisi apa pun.

Para kader Partai Golkar disebut tengah melakukan konsolidasi untuk menyelamatkan kredibilitas partai menyusul terpaan isu kasus dugaan mega korupsi e-KTP. Upaya ini dilakukan menyikapi dugaan peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus tersebut.

Menanti strategi pertahankan Novanto dan selamatkan Golkar. Terseretnya nama Novanto diyakini memperburuk citra Partai Golkar jelang Pemilu 2019. Karena itu internal partai merapatkan barisan menyiapkan strategi mempertahankan Novanto sekaligus menyelamatkan Golkar.

Golkar akan selamatkan Setnov dari jerat korupsi e-KTP. Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, partainya selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Partai Golkar: Paling banyak disebut dakwaan e-KTP, ini menyedihkan. Ketua koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Yorrys Raweyai sedih mendengar banyak kader partainya yang disebut dalam dakwaan sidang perdana kasus e-KTP. Apalagi pimpinan tertinggi partai juga ikut disebut namanya.

Dukung Jokowi di 2019, Golkar sebut Ahok harus 5 jadi Gubernur DKI. Yorrys juga menekankan, Ahok harusnya memimpin DKI lima tahun jika menang dalam perhelatan Pilgub DKI 2017. Dia menilai, tak mungkin Golkar ajukan Jokowi-Ahok untuk Pilpres 2019.

Parade 'Kita Indonesia' diwarnai adu jotos politikus muda Golkar. Menurut kabar, Fahd awalnya kesal karena massa dari Golkar yang ikut pada parade aksi "Kita Indonesia" hanya sedikit. Fahd kemudian menegur Fayakhun yang dinilai tak mampu mengerahkan massa untuk meramaikan aksi 'Kita Indonesia' tersebut.

Jika Setnov jadi ketua DPR lagi, PDIP ingin posisi wakil ketua. Wacana pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin ke Setya Novanto tampaknya membawa angin segar bagi PDIP untuk melakukan kocok ulang pimpinan DPR. Politisi PDIP Darmadi Durianto mengatakan pihaknya berharap agar kader PDIP memiliki satu kursi di pimpinan.