5 Cara Menteri Susi jaga laut dan ikan Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki pantai terpanjang nomor dua di dunia serta negara dengan dua per tiganya adalah laut. Tidak dipungkiri lagi, potensi ekonomi yang tersimpan amatlah besar hingga ratusan triliun rupiah.

Namun selama ini, sektor kelautan disebut belum sukses membawa kesejahteraan untuk rakyat. Buktinya, masih banyak nelayan Indonesia yang hidup di garis kemiskinan.

Memasuki era pemerintahan baru, Presiden Joko Widodo mempercayakan Susi Pudjiastuti untuk memegang pucuk tertinggi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Susi berambisi membawa sektor kelautan Indonesia menjadi nomor satu di dunia.

Susi optimis sektor kelautan Indonesia akan segera berjaya dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pasalnya, pihak kementerian telah mengeluarkan banyak kebijakan, di antaranya moratorium izin kapal asing baru serta pelarangan transhipment atau bongkar muat barang di tengah laut.

"Dua-duanya cara untuk bisa refresh dari penataan kembali laut Indonesia lebih sustainable di masa depan. Perlu diketahui dan sudah diketahui dalam waktu satu tahun kita ingin betul-betul menata kembali," ucap Susi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo bahkan mengapresiasi langkah dan kebijakan yang sudah dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Indroyono menilai, dengan ketegasan, banyak keuntungan yang didapat di sektor perikanan dan kelautan Indonesia. "Ini bagus," ujar Indroyono.

Namun demikian, kebijakan Susi menjaga laut dan ikan Indonesia tidak berhenti sampai disitu. Merdeka.com mencoba merangkum 5 cara jitu Menteri Susi menjaga ikan dan laut Indonesia.

Bikin aturan seperti Barack Obama

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti nampaknya tidak puas dengan aturan yang dia buat sendiri. Susi menginginkan aturan tentang kelautan ini langsung disahkan Presiden Joko Widodo dalam bentuk Instruksi Presiden.Undang Undang dalam bentuk Instruksi Presiden dinilai lebih kuat dalam hal dasar hukum. Menurut Susi, Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat telah melakukan hal ini terlebih dahulu.

"Contoh adanya kebijakan pelarangan transhipment dan saya berharap bisa juga membuat Inpres UU Fishing seperti yang Obama lakukan. Intinya kuota dan manajemen bisnis fishing di Indonesia harus segera dibenahi," ucap Susi di Intercontinental Hotel, Jakarta, Rabu (03/12).Susi mengakui tidak mudah membuat UU atau aturan setingkat Instruksi Presiden. Namun ini akan terus dilakukan demi menjaga laut Indonesia. "Jadi semua ini panjang. Mungkin saya harus mengubah beberapa regulasi ke depan. Saya tidak ambisius tetapi ini adalah kebijakan yang akan saya ambil," tegasnya.

Batasi zona laut penangkapan ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berencana membatasi zona tangkap dan memperpanjang zona laut Indonesia hingga 20 mil. Dalam jarak tersebut, para nelayan tidak diperbolehkan menangkap ikan."Saya berpendapat laut itu adalah ekosistem, jadi saya pikir harusnya 12-20 mil laut tidak boleh tangkap," ucap Susi di Jakarta.Rencana kebijakan ini didapat Susi setelah bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Somalia. Menurut Susi, Somalia cukup keras dengan aturan kelautan dan perikanan. Salah kebijakan Foreign Fishing Vessel tidak berlaku dan tidak diperbolehkan menangkap ikan bahkan hingga 40 mil.Terkesan dengan kebijakan Somalia, Susi mendorong pejabat di tingkat provinsi dan kabupaten membuat aturan melindungi ekosistem laut dan penangkapan ikan di wilayah masing-masing."Program saya di perikanan dan maritim adalah untuk mengembangkan tidak saja di provinsi tetapi juga di kabupaten. Untuk Pemda, ada regulasi yang mengatur perlindungan mangrove, lobster yang bertelur dan perlindungan kepada hiu, kepiting, dan ada spesies yang harus diproteksi dan dikuota juga metode pancing," tegas Susi.

Susi ingin berkuasa penuh di lautan Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengakui aturan terkait kelautan Indonesia masih tumpang tindih. Misalnya, aturan kelautan masih ada yang berada di bawa Kementerian Kehutanan seperti aturan tentang penyu, terumbu karang, mangrove dan ikan arwana.Tumpang tindih aturan semacam ini diakui Susi akan menyulitkannya dalam menjaga laut Indonesia. Susi akan menyurati kementerian terkait yang masih memegang aturan kelautan seperti Kementerian Kehutanan."Kita akan meminta kembali semua itu di bawah koordinasi kita," ucap Susi.Susi khawatir jika aturan tersebut masih berada di bawah Kementerian Kehutanan akan menjadi penghalang aturan moratorium izin kapal asing yang baru saja diterapkannya. "Kalo UU moratorium ada zona kuota, tapi di Kemenhut nggak ada sama aja bohong," tegasnya.

Tetap tegas pada aturan meski dikritik

Penerapan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tidak berjalan mulus. Para pengusaha ikan lokal teriak dengan adanya larangan transhipment atau larangan pemindahan muatan tengah laut. Menurut mereka, Menteri Susi seharusnya membedakan perlakuan pengusaha lokal dan pengusaha asing.Menteri Susi bergeming. Dia tidak menggubris keluhan pengusaha ikan lokal atas kebijakan itu. "Biarin saja mereka protes," ujar dia di Intercontinental Hotel, Jakarta, Rabu (03/12).Menteri Susi punya alasan kuat tidak menggubris keluhan mereka. Dia menuding pengusaha yang protes sering melakukan pelanggaran penangkapan ikan di laut Indonesia. Kemudian, hasil tangkapannya dijual ke pengusaha asing. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan niat Susi yang ingin menjaga ikan dan laut Indonesia."Mereka memang yang nyolong-nyolong dan sering buang ke kapal asing," kata Susi.

Buat 10 kampus perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berambisi untuk membangun 10 universitas perikanan baru Indonesia. Melalui perguruan tinggi ini, Susi ingin mencetak sarjana perikanan yang handal dan dapat membantu para nelayan untuk mengembangkan pasar.Selain itu, Susi berharap lulusan kampus ini nantinya bisa menjadi penyuluh yang memberi 'pelajaran' kepada nelayan dalam menangkap ikan dengan tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian hasil laut Indonesia tetap terjaga."Saya ingin membangun 10 universitas perikanan baru agar SDM lulusan tadi dapat membantu nelayan untuk mendapatkan akses pasar juga," ujar Susi.Sebelum membangun 10 kampus, Susi meminta para pengusaha lokal membuat inovasi untuk membantu para nelayan. Selain itu, dia juga meminta para pengusaha membangun infrastruktur logistik untuk pengiriman hasil tangkapan para nelayan seperti bandara dengan runway yang tidak terlalu panjang.Dengan adanya bandara mini ini, Susi berharap kualitas tangkapan nelayan masih dalam keadaan segar sampai ke pasar."Kemudian saya ingin pihak terkait membangun 2 km saja untuk runway pesawat di pulau terpencil untuk take off dan landing. Jadi ini cara simpel seperti yang saya lakukan mengirim lobster langsung ke pasar. Airport membangun sangat besar. Jadi masalah infrastruktur lagi," tutupnya.