Pengamat Nilai Subsidi Pertamax Tidak Tepat: Menambah Beban APBN

Pengamat Nilai Subsidi Pertamax Tidak Tepat: Menambah Beban APBN

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi pada jenis BBM Pertamax.

Menurutnya, selama ini harga Pertamax sudah ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.

Kalau bensin RON 92 ini disubsidi Pemerintah, maka hanya akan menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Memberikan subsidi pada Pertamax saya kira kurang tepat, karena Pertamax, Pertamax Turbo itu kan selama ini harganya sudah ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar," kata Fahmi kepada Merdeka.com, Jumat (25/8).

Menurut Fahmi, yang paling tepat adalah tidak memberikan subsidi pada Pertamax.

Namun Pemerintah harus mencari formula agar selisih harga antara Pertamax dan Pertamax Turbo yang tidak terlalu besar.

Sehingga konsumen dengan bebas memilih karena gap harga yang tidak terlalu jauh.

"Nanti konsumen dengan bebas bisa menentukan yang mana, apakah Pertamax atau Pertamax Turbo. Tapi enggak perlu diberikan subsidi, ini hanya menambah beban APBN saja," kata Fahmi.

Mengingat APBN telah dibebankan oleh subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar.

Kalau Pertamax juga disubsidi, maka beban kas negara akan bertambah.

"Karena kan subsidinya Pertalite dan Solar itu tetap diberikan, kalau kemudian ditambah dengan Pertamax ini, ya tambah beban," lanjut Fahmi.

Pengamat Energi itu menilai, apabila gap harga antara kedua BBM tersebut tidak terlalu besar, masyarakat akan secara sukarela memilih untuk memakai Pertamax Turbo.

Hal ini pun akan berdampak bagus terhadap kualitas udara di Indonesia.

"Jadi semakin tinggi Ron-nya, saya kira untuk Pertamax Turbo itu yang memenuhi syarat standar dari Euro 4 yang itu polusinya kecil. Tapi Pertamax, Solar, dan Pertalite itu sumbangan terhadap karbondioksidanya sangat besar," jelas Fahmi.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite (RON 90).

Sementara itu, kementerian juga berencana memberikan subsidi kepada BBM jenis Pertamax (RON 92).
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM,

Dadan Kusdiana mengatakan, rencana pembatasan BBM Pertalite saat ini masih di tingkat pembahasan internal.

Sebab, keputusan itu perlu mempertimbangkan sisi teknis maupun ekonomi.

"Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian, karena kan berbeda. Tapi kami masih bahas di internal," ujar Dadan di Bali, Kamis (24/8).