Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuat induk usaha atau holding bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuannya untuk memaksimalkan kinerja agar mendapatkan pemasukan daerah.Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ), kemarin melakukan rapat dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membahas kelanjutan rencana tersebut. Hasilnya, holding akan berada di bawah PT Jakpro dan dibagi menjadi tiga bagian."Kami ingin PT Jakpro sebagai holding besar. Jadi nanti dibagi tiga grup, energi, infrastruktur dan properti," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/2).Ahok menambahkan, tidak akan ada penambahan direksi dalam penggabungan ini. Justru pemprov berencana mengurangi direksi BUMD. Sebab hanya akan ada tiga pemimpin yang akan membawahi sub-holding perusahaan tersebut.
Topik pilihan: Jokowi | Ahok "Merangkap semua direktur utama di semua sub-holding. Tapi tidak ada dobel gaji, dia gajinya satu tapi kita naikin. Dia ngurusin dua sampai tiga PT sehingga direktur holding itu merangkap direktur di sub holding. Sehingga lebih efisien dan efektif secara manajemen," ujarnya.Selain membentuk holding bagi BUMD, Pemprov DKI Jakarta akan memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menganalisis kondisi BUMD yang merugi dan pemprov memiliki saham kecil di sana. "Ketimbang rugi, lebih baik kita mau divestasi saja," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.Ia menambahkan, walaupun sedikit yang merugi, namun Pemprov DKI Jakarta tetap berniat melakukan divestasi beberapa BUMD di antaranya PT Ratax, PT Pakuan, PT Grahasarila. Dengan terbentuknya holding BUMD, pemprov menargetkan pada 2017 nanti, setiap BUMD bisa menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp 1 triliun."Kalau hitungan saya, target itu tak perlu menunggu 2017, kalau dikelola dengan baik," ujarnya menegaskan.
