Djarot tegaskan perluasan larangan sepeda motor bukan diskriminasi

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan perluasan pelarangan sepeda motor bukan bentuk diskriminasi antar pengendara. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengendara menggunakan transportasi umum."Kalau seperti itu berpikirnya repot. Kalau misalnya ganjil genap diskriminasi atau tidak. Tujuan utamanya bukan masalah diskriminasi, tujuan utamanya bagaimana kita mendorong bagaimana warga itu memanfaatkan transportasi publik," ungkap Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/8).Untuk itu jika pelarangan ini sudah diuji coba, Djarot telah menugaskan Dinas Perhubungan untuk menyiapkan kantong-kantong parkir untuk menampung motor."Kan sudah saya sampaikan bahwa ke depan kita akan banyak membangun park and ride untuk seperti ini bukan masalah diskriminasi dan tidak diskriminasi," jelasnya.Menurutnya saat ini sudah terlalu banyak sepeda motor dan mobil. Karena itu transportasi umum yang menjadi pilihan mulai dari Transjakarta sampai commuter line."Ini yang saya rasa satu solusi yang kita tempuh," pungkasnya.Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan memperluas penerapan ganjil genap. Dia mengatakan penerapan tersebut bisa berlaku setelah sistem jalan berbayar atau ERP diterapkan."Kalau diperluas kan tidak semuanya di beberapa titik. Ini diperluas karena ada pembangunan gede-gedean, termasuk juga jangan sampai motor nyasar menggunakan trotoar. Trotoar kemarin begitu motor masuk ke sana warga masyarakat enggak benar ini kan jalurnya pejalan kaki," pungkasnya.