Pertimbangan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik mulai berlaku awal tahun ini untuk pengguna 1.300 Volt Ampere adalah untuk menghemat anggaran Rp 14 triliun tiap tiga bulan. Pemerintah juga beralasan untuk meningkatkan perluasan penggunaan jaringan listrik bagi masyarakat.Menteri Energi dan Sumber Mineral Jero Wacik menjelaskan pemerintah akan mencanangkan tiga juta pelanggan baru tahun ini. Meski kenaikan ini sudah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat akhir tahun lalu, banyak kalangan memprediksi jumlah subsidi buat pengguna tegangan 450-900 VA akan terus meningkat dengan penambahan pelanggan baru itu. Anggota Komisi VII DPR Bidang Energi, Teknologi, dan Lingkungan dari Partai Golongan Karya, Satya Widya Yudha, menyayangkan jika subsidi listrik itu akan sama seperti subsidi bahan bakar minyak yang justru banyak dinikmati kelas menengah ke atas. Sebab, sampai kini sistem teknis penerima subsidi belum jelas. “Partai Golkar menginginkan subsidi listrik tepat sasaran, tidak seperti bahan bakar minyak,” kata Satya saat dihubungi PulseFeed melalui telepon selulernya Jumat siang pekan lalu. Dia menjelaskan mestinya subsidi itu langsung kepada masyarakat tepat sasaran, bukan pada harga. Namun dia mengakui hal itu sulit dilakukan. Pilihan kenaikan tarif lebih pada jenis atau tingkat voltase digunakan konsumen.Dia mengatakan kenasikan tarif listrik di sektor industri tidak akan mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa. “Saya mengutip kalimat Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, kenaikan tarif dasar listrik itu tidak akan membuat industri menaikkan harga karena biaya produksi industri itu tidak lebih dari lima persen,” kata Satya. Meski begitu, Sofjan dihubungi secara terpisah mengakui tairf baru itu bakal memukul idustri kecil dan menengah bukan idustri besar. Dia mencontohkan garmen. Seperempat dari ongkos produksi industri ini adalah listrik. "Yang kena adalah industri menengah, seperti industri garmen akan terkena imbas dari kenaikan itu,” ujarnya.
