Politisi sipil paling senang mengiming-imingi TNI

Adanya kasus Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dinilai bukan hanya kesalahan institusi militer itu saja. Namun terdapat peran politisi sipil yang menggunakan strategi ala Orde Baru (Orba) dengan pendekatan untuk memanfaatkan mereka."Politisi sipil paling senang mengiming-imingi TNI. Strategi yang melibatkan Babinsa ini cara-cara Orba yang diadopsi," kata Pengamat Politik Fadjroel Rachman di Cafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, Kamis (12/6).Menurutnya, kasus Babinsa TNI merupakan tindakan arogan militer yang kembali muncul setelah reformasi. Sifat kekayaan dan teritorial di tubuh TNI harus segera dihentikan."Setelah 16 tahun muncul lagi kasus seperti ini. Penyakitnya tentang kekayaan harus dihabisi, teritorial harus dipotong," terang dia.Selain itu, dia juga mengingatkan masyarakat agar terus mengontrol peran TNI. Posisi TNI di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), kemudian Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah hal yang ideal."Intinya adalah kontrol masyarakat kepada intitusi tersebut (Babinsa TNI). Posisi TNI di bawah Kemenhan dan Polri di bawah Kemendagri, kontrol seperti ini yang menjaga keadaan," pungkas dia.