Amanah alamarhum Kiai Sahal, pemilihan rais aam harus model Ahwa

Ketua Panitia Lokal Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 33 di Jombang, Jawa Timur, Saifullah Yusuf menegaskan, pemilihan rais aam tetap akan menggunakan sistem Ahlul halli wal aqdi (Ahwa). Alasannya, sistem ini berdasarkan amanah alamarhum KH Sahal Mahfudz sebelum meninggal dunia, 24 Januari 2014 lalu.Menurut Gus Ipul, gagasan menggunakan model Ahwa oleh mantan Rais Aam PBNU ini, belajar dari Muktamar NU ke 32 di Makassar Tahun 2010 silam, yang mirip pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk menentukan rais aam."Ini sudah melalui proses panjang. Pencetus ide Ahwa di Muktamar Jombang ini adalah almarhum Kiai Sahal. Sebelum meninggal, beliau tidak ingin muktamar kali ini seperti di Makassar, yang mirip Pilkada," dalih Gus Ipul usai menggelar konferensi persnya terkait Muktamar NU di Kantor PWNU Jawa Timur, Kamis (23/7).Sehingga, lanjut dia, pada Munas Alim Ulama di Jakarta lalu, disepakati menggunakan sistem Ahwa dalam pemilihan rais aam di Muktamar NU ke 33 nanti. "Keputusan Munas lalu, para kiai sepuh memutuskan itu (Ahwa)," ucapnya.Kendati keputusan tersebut tetap ditentukan pada pembahasan tata tertib (tatib) muktamar, yang melibatkan para muktamirin (peserta muktamar), Gus Ipul tetap yakin, Ahwa bisa diterapkan. "Model pemilihan akan tetap menggunakan hasil putusan Munas, yaitu Ahwa atau tim formatur."Tim formatur akan diisi oleh para ulama dan para kiai. "Para kiai yang dipilih dalam tim formatur ini, memang ahli fiqih, memiliki kapabilitas yang bisa memilih siapa yang layak memimpin NU ke depan," sambungnya.Gus Ipul yang juga wakil gubernur Jawa Timur ini menambahkan, terkait masalah pro-kontra sistem Ahwa, adalah hal biasa dalam setiap organisasi. Sehingga, tokoh-tokoh atau muktamirin yang menentang pemilihan model Ahwa, tetap diberi ruang menyampaikan pendapatnya.Hanya saja, kata Gus Ipul, mereka (penentang model Ahwa) harus bisa berkaca dari Muktamar Makassar 2010 lalu. "Keputusan ini (Ahwa) dilatarbelakangi suasana Muktamar Makassar yang sangat tidak sehat. Kompetisi secara langsung, berpotensi munculnya politik uang.""Kemudian, (di pemilihan non-Ahwa) terjadi pertarungan sengit yang mirip-mirip Pilkada. Belajar dari pengalaman Makassar inilah, almarhum Kiai Sahal mulai memikirkan dan menggagas pemilihan model Ahwa," tegasnya.Bahkan, untuk menghindari suasana Muktamar NU di Jombang pada 1 hingga 5 Agustus nanti, agar tidak seperti Pilkada, panitia juga melarang spanduk atau umbul-umbul calon rais aam di area Muktamar. "Hasil Munas kemarin juga memutuskan melarang ada spanduk atau poster-poster yang memajang para kandidat di area muktamar," tandasnya.