Isu penculikan oleh BIN, Demokrat merasa dipojokkan ormas Anas

Belum genap satu tahun, ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) sudah bikin heboh. Ormas pimpinan Anas Urbaningrum ini melempar isu jika mantan Ketum Demokrat, Subur Budhisantoso 'dijemput' Badan Intelijen Negara (BIN).Partai Demokrat pun merasa dirugikan dan dipojokkan dengan gosip tersebut. Partai berlambang bintang Mercy ini pun mempertanyakan apa motif PPI dibentuk.Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf bahkan menyebut jika ormas seperti PPI tak perlu mendapatkan tempat di media massa. Dia menegaskan, jika isu mantan petinggi Demokrat diculik adalah bohong belaka."Tidak perlu orang-orang seperti ini mendapatkan forum di media ini kan tidak benar. Kabin sendiri sudah buat pernyataan pers (tidak benar)," jelas Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/10).Dia pun sangat menyayangkan pernyataan mantan Wakil Direktur Eksekutif Demokrat, M Rahmad yang menyebut Subur dijemput oleh BIN. Selain itu, ia juga heran dengan sikap Rahmad yang tak kunjung meminta maaf atas pernyataan bohong tersebut."Orang Indonesia akhir-akhir ini senengnya mengkritik, tidak memberikan solusi apalagi minta maaf. Apalagi sudah bawa institusi yang sangat kita banggakan yaitu intelijen negara, tidak perlu bawa-bawa institusi," tegas dia.Ketua Fraksi Demokrat DPR ini menilai, wajar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung bereaksi ketika mendengar isu tersebut. Sebab, kata dia, ini menyangkut intelijen negara."Ini menyangkut institusi kenapa selalu ada acara di PPI menyangkut pautkan Demokrat khususnya dengan pak SBY, ada apa dengan PPI, apa maksud dan tujuan PPI didirikan, apa untuk terus mendiskreditkan Demokrat," tutur dia.Nurhayati juga menyayangkan jika Ormas seperti PPI yang tujuannya hanya untuk mendiskreditkan pemerintah dan Demokrat harus berdiri. "Saya tanya apa tujuan PPI hanya untuk mendiskreditkan Demokrat, bukankah PPI ini ada dan didirikan organisasi untuk tujuan kebudayaan. Sekarang terus mendiskreditkan Partai Demokrat, apalagi pemerintah, ya kenapa harus ada (PPI)," ujarnya.