ESDM santai tanggapi kengototan Pertamina kuasai blok Mahakam

Pemerintah tidak mempermasalahkan sikap agresif PT Pertamina (Persero) yang mengirim surat, menegaskan keinginan mereka menguasai 100 persen hak pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur di mana segera habis kontrak.Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo menganggap surat Pertamina ke kantornya hal wajar. Entitas bisnis migas lainnya pasti melakukan hal serupa."Kirim surat ya oke-oke saja," ujarnya selepas membuka seminar panel di Pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) ke-38, Jakarta, Kamis (22/5).Pemerintah bersikap adem ayem, menurut Susilo, karena regulasi baru soal perpanjangan kontrak operator blok migas belum selesai.Selain itu, status pengelolaan Blok Mahakam memang sengaja digantung pemerintah karena ada sumur migas lain lebih mendesak diurus perpanjangannya."Kan aturan itu belum selesai. Yang paling penting, ini kontrak yang expired bukan di 2014," kata Susilo.Pemerintah mengaku memikirkan keberpihakan untuk Pertamina soal pengelolaan blok migas. Akan tetapi, khusus Blok Mahakam, BUMN ini akan diwajibkan bersaing lewat tender."Pertamina boleh mengajukan, tapi tidak bisa otomatis. Tetap kita tenderkan, tidak bisa penunjukan langsung," ungkap Susilo.Hak kelola Blok Mahakam hingga 2017 dimiliki oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation, gabungan konsorsium Prancis-Jepang.Total juga ngotot mendapat perpanjangan kontrak di Mahakam telah mengajukan proposal kepada Kementerian ESDM dengan tawaran komitmen investasi hingga USD 7,3 miliar.Total E&P Indonesie mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967. Kontrak pertama mereka berakhir pada 1997, dan lantas diperpanjang pemerintah hingga 20 tahun.Pertamina yang merasa mampu mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam telah tiga kali mengirim surat kepada Kementerian ESDM. Surat terakhir dikirim awal Februari 2014 lalu.BUMN ini mengklaim sukses mengambil alih Blok West Madura Offshore (WMO) dan Offshore Nothwest Java (ONWJ) dari tangan kontraktor asing. Sehingga pemerintah harusnya percaya diri buat mengalihkan hak pengelolaan Mahakam kepada Pertamina.