Medio 2011 sampai 2014, di bawah komando Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN, perusahaan BUMN dijauhkan dari segala unsur berbau politik. Dahlan menyebutnya program bersih-bersih BUMN. Wajar saja ini menjadi perhatian mengingat selama ini BUMN kerap diidentikkan sebagai mesin ATM untuk kepentingan politik. Beberapa kasus korupsi menyeret petinggi partai dan pejabat BUMN.
Dahlan membentengi perusahaan negara dari campur tangan dan intervensi politik. Sebuah surat perintah dikeluarkan. Isinya 12 larangan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN untuk tidak terlibat dalam politik.
Semisal, jelang pemilu 2014 Dahan melarang pegawai dan pejabat turut serta sebagai pelaksana atau menghadiri kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif.
"Masa kepemimpinan Dahlan masih mending, ada kemajuan, setidaknya tidak menjadikan BUMN sebagai sapi perahan," ujar Ketua Serikat Pekerja BUMN, Arif Puyono kepada PulseFeed, Jakarta, Selasa (24/3).
Advertisement
Sayangnya, angin perubahan yang diperjuangkan Dahlan Iskan justru tidak berlanjut di era kepemimpinan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Justru sebaliknya, Rini mendekatkan BUMN dengan unsur politik. Kursi komisaris beberapa perusahaan BUMN diduduki orang-orang titipan dari partai penguasa pemenang Pemilu 2014. Tim sukses pemenangan Jokowi-JK pun ikut kecipratan rezeki menjadi komisaris BUMN.
Kemunduran itu diakui Arif Puyono. Langkah bersih-bersih yang dilakukan Dahlan kembali dikotori di era pemerintahan baru. Upaya penguatan BUMN dari intervensi politik dan potensi korupsi justru dirusak secara sistematis.
Kebijakan yang dikeluarkan Rini Soemarno beberapa kali dikritik habis. Apalagi soal masuknya sejumlah politis dan tim relawan Jokowi di kursi petinggi perusahaan BUMN.
"BUMN dipegang Rini malah amburadul, tidak bagus sama sekali. Rini tidak dapat memimpin di Kementerian BUMN, tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Tidak becus," kritiknya.
Idealnya, pergantian kepemimpinan melahirkan perubahan yang lebih baik. Pemimpin baru seharusnya membawa konsep kemajuan bukan sebaliknya.
Tidak heran jika kinerja BUMN Indonesia selalu kalah dibanding BUMN negara lain seperti Singapura dan Malaysia. BUMN du dua negara tersebut tak diganggu unsur politik sehingga mampu menjadi lokomotif untuk perekonomian nasional.
"Paling penting memiliki jiwa pemimpin yang berani, orang yang profesional. Karena kalau kepalanya sudah busuk maka di bawahnya akan busuk juga," ungkapnya.
Pengamat Politik Ekonomi Dawan Rahardjo sependapat dengan Arif Puyono. Era kepemimpinan Dahlan Iskan berhasil menjauhkan perusahaan BUMN dari unsur politik. Berbanding 180 derajat dengan cara Rini Soemarno memimpin perusahaan-perusahaan BUMN yang justru menjadikan perusahaan BUMN semakin kental dengan rasa politik.
"Jadi yang benar itu adalah itu Dahlan, harusnya steril dari politik," ucapnya.
