Pemerintah akan menertibkan trader-trader gas yang tidak memiliki infrastruktur gas. Para trader ini membuat rantai pasok menjadi panjang dan harga gas untuk rumah tangga semakin mahal.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja mengakui saat ini masih banyak trader gas nakal yang masih menerima alokasi gas, namun tidak memiliki dan membangun infrastruktur.
"Iya, (trader) harus punya infrastruktur dan komitmen membangun infrastruktur gasnya. Tidak hanya punya saja," kata Wirat saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (6/9).
Wirat meminta agar para trader gas dapat mengikuti Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang tata cara pemanfaatan gas bumi.
"Kalau sebelumnya kan aturannya boleh, kalau sekarang sudah tidak bisa. Trader tanpa fasilitas tidak bisa setelah adanya permen nomor 6," tuturnya.
Kendati demikian, Wirat menambahkan, pemerintah masih memberikan keringanan kepada para trader untuk membangun fasilitas gas dalam jangka waktu 2 tahun. Diharapkan, kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan trader gas.
"Dunia bisnis kan butuh kepastian. Kalau kita bikin aturan ngobok-ngobok yang sudah 100 tahun lalu, bagaimana dunia bisnisnya. Itu ditata. Ada masa transisi 2 tahun," tandasnya.
