Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa meminta para gubernur di Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) untuk menyampaikan program pembangunan dari masing-masing wilayah. Hal ini dilakukan sebagai upaya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Sekarang Kementerian PPN/Bappenas menjemput bola, mana program-program yang benar-benar bisa sinkron antara daerah dan pusat, supaya lokasi prioritas itu tidak salah," kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) di Manado, Sulawesi Utara, Senin (21/3).
Dia menegaskan, seharusnya setiap kepala daerah sudah mengetahui lokasi proyek pembangunan besar. Sehingga pemerintah pusat mengetahui proyek yang akan dibangun dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
"Ketika major project itu dilaksanakan di lokasi tertentu, kepala daerah juga tahu. Kemudian, apa yang kita harapkan adalah kontribusi dari daerah dan apakah itu bagian dari yang diprioritaskan oleh daerah," kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, Suharso membahas sinkronisasi program replikasi best practices seperti penerapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bali di Gorontalo. Proyek ini dibuat untuk mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
"Di Bali, masalah sampah di sana kita selesaikan di tingkat hulu karena jauh lebih baik dan murah. Apalagi, di Gorontalo ada PLTU dan itu butuh co-firing yang bisa dihasilkan dari sampah karena Tempat Pemrosesan Akhir itu subsidinya luar biasa, baik dari daerah maupun pemerintah pusat. Ini nanti bisa kita coba, kita bikin showcase baru di Gorontalo," tutur Suharso.
Suharso meminta, setiap kepala daerah mengalokasikan anggaran APBD untuk belanja pengadaan barang/jasa Pemda melalui UMKM lokal. Hal ini sebagaimana amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.
"Agar belanja daerah tidak merembes ke luar, tapi tetap berputar di daerah masing-masing sehingga perputaran ekonomi kembali ke daerah lagi," pinta Suharso.
Advertisement
Pemerintah Diminta Bangun Balai Latihan
Dalam pertemuan tersebut ada sejumlah usul dari Papua Barat yang meminta agar pemerintah membangun Balai Latihan Kerja tingkat provinsi di Papua Barat. Ada juga usulan pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Kakao dan Kopi juga menjadi prioritas. Kedua usulan tersebut sebagai upaya percepatan pembangunan di Papua.
Menanggapi itu, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menilai perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut. Mengingat saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek besar pemerintah.
"Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang me-review major project yang tadi disampaikan. Informasi termasuk readiness criteria, keterpaduan dalam hal pendanaan, juga mohon dilengkapi," kata dia.
"Untuk itu, kami juga mengharapkan kalau ada informasi terbaru tentang status terakhir, mohon disampaikan karena akan menjadi masukan penting untuk Bapak Menteri dan para pejabat tinggi madya pada saat pertemuan tiga pihak dengan para menteri," sambungnya.
Dalam Rakorgub itu hadir Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.
