-
News •Kemenag sebut kebanyakan kasus nikah siri untuk poligami"Dari ribuan yang nikah siri hampir tidak ditemukan orang yang nikah pertama," kata Machasin.
-
News •Tarif resmi Rp 600.000, penghulu di daerah minta Rp 1 jutaBanyak penghulu yang mengira, tarif resmi yang ditetapkan semuanya disetorkan kepada negara.
-
News •Kemenag bagikan dana transport dan upah penghulu ke 384 KUASebagian penghulu yang belum menerima dana itu akan diberikan pada awal tahun 2015.
-
News •Soal tren hakim selingkuh, MA justru kritik peran KY"Harus punya pemikiran positif terhadap hakim. KY dipercaya sebagai lembaga mengangkat harkat dan martabat hakim."
-
News •PPATK temukan 20 rekening gendut milik kepala daerahHasil temuan ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan dan KPK.
-
News •PNS Batam miliki rekening gendut Rp 1,3 triliunUntuk menyembunyikan jejaknya, pelaku membuat dua usaha beromzet miliaran rupiah.
-
News •Ditanya soal hukum progresif, calon hakim konstitusi kelabakanMuhammad Muslih diminta memberikan contoh penerapan hukum progresif terkait sengketa pilkada.
-
News •Erwin, calon hakim konstitusi tak tahu hukum acara di MKPansel saat ini tengah melakukan seleksi calon hakim konstitusi.
-
News •Pansel hakim MK kecewa keputusan Hamdan tak ikut seleksiSaldi mengatakan pihaknya menerima surat pemberitahuan dari Hamdan pada Senin (22/12) sore.
-
News •Presiden Jokowi diminta tolak calon hakim konstitusi bermasalahSalah satu hakim yang dinilai bermasalah yang diloloskan MA dalam seleksi hakim konstitusi adalah Suhartoyo.
-
News •Hamdan Zoelva nyatakan tak akan ikut seleksi hakim konstitusiHamdan menilai tidak layak jika dirinya mengikuti seleksi tersebut, mengingat posisinya sebagai hakim aktif saat ini.
-
News •Calon hakim MK sebut DPR sering permainkan proses legislasiImam Anshori Saleh mengungkap praktik legislasi yang selama ini dijalankan para anggota DPR.
-
News •Calon hakim nyatakan tak sepakat wewenang istimewa MK"Dalam pemahaman saya, MK tidak berwenang membatalkan UU, dia hanya berwenang membatalkan pasal per pasal," ujar Hotman.
-
Jakarta •Ahok terancam tak gajian 6 bulan"DKI Jakarta belum masuk, konon mereka masih melakukan pembahasan anggaran antara kepala daerah dengan dewan."
-
News •Gandeng KPK, Mendagri ingin rekrutmen IPDN tak bau korupsi"Untuk rekrutmen, penempatan kuota, dan persyaratan ini jangan sampai ada indikasi KKN di IPDN, 2014 masih bocor."
-
News •Mendagri akan pelototi anggaran daerah agar tak dikorupsi"Walaupun daerah dapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun kalau tidak baik harus dipertanggungjawabkan," kata Tjahjo.
-
News •Mendagri: Bansos itu ternyata sumber manipulasi"Bansos yang sifatnya dibagikan langsung yang ternyata evaluasinya banyak penyimpangan," ungkap dia.
-
News •Jaksa Agung nyatakan eksekusi pidana mati harus menunggu grasiHal ini untuk memberi kepastian tidak ada lagi proses hukum yang berjalan setelah eksekusi.
-
News •MA: Kecil kemungkinan PK terpidana mati dikabulkanHatta mengatakan pengajuan PK bukan perkara mudah. Ini lantaran dalam pengajuan PK, terpidana harus menyertakan novum.
-
News •Hamdan ngaku tak bahas polemik pansel hakim MK dengan Jokowi"Tidak ada itu, kita hanya peresmian Puskon, tidak ada pembicaraan yang penting," ujar Hamdan.
