Kasus BLBI, Menperin era Megawati diperiksa KPK

KPK terus mengusut kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pagi ini Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Mariani Soemarmo Soewandi diperiksa KPK."Dimintai keterangan untuk penyelidikan BLBI," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, Selasa (27/6).Rini sendiri telah memenuhi panggilan KPK. Rini yang mengenakan pakaian serba hitam itu tidak berkomentar sepatah katapun saat masuk ke dalam gedung KPK.Rini menjabat sebagai menteri saat era Megawati Soekarnoputri . Kasus BLBI terjadi pada krisis moneter 1998 di Indonesia. BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema itu berdasar perjanjian Indonesia dengan IMF untuk mengatasi krisis. Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.Pemerintah saat itu Presiden Megawati Soekarnoputri menyetujui penerbitan SKL kepada sejumlah obligor pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemberian SKL dianggap merupakan kebijakan kriminal atau criminal policy.Dalam mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002. Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI dikeluarkan berdasarkan Inpres Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Dalam kasus BLBI, surat keterangan lunas tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ SP3) terhadap sejumlah bank yang mengutang.Sebelumnya, KPK pernah meminta keterangan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro Jakti , Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli dan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie dan Mantan Menteri negara BUMN Laksamana Sukardi .

\r\n