22 Mei

Wiranto menyatakan, isu yang menyebut ada penangguhan penahanan atau pun penghentian proses hukum sangat tidak benar. "Hukum tetap hukum, punya wilayah dan aturan sendiri dan tetap berjalan," ucap Wiranto, menegaskan.

Menko Polhukam Wiranto angkat bicara soal pengusutan 9 orang korban meninggal kerusuhan 21-22 Mei 2019 yang lalu. Dia menuturkan, pihak Kepolisian tak ada yang menutup-nutupi kejadian ini. Kerusuhan 21-22 Mei menjadi pembahasan yang dievaluasi dalam rapat terbatas yang dilakukan dengan Menteri dan lembaga yang berkait.

Dia menambahkan, seluruh barang bukti yang berhasil disita kepolisian telah dibawa. Dalam hal ini, lanjutnya, polisi telah menyelesaikan kasus ini.

Wasekjen PPP, Achmad Baidowi, mengaku sampai saat ini masih tidak percaya Habil menjadi tersangka. Dia mengklaim Habil sosok pejuang NKRI. Namun, di sisi lain Baidowi menyerahkan kasus kepada kepolisian.

"Sekitar 700 Purnawirawan itu telah melakukan penandatanganan sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan Pak Kivlan Zen," kata Kuasa Hukum Kivlan, Tonin Tachta.

Penyidikan kasus tewasnya sembilan orang di kerusuhan 22 Mei 2019 lalu terus berlanjut. Polri mendapatkan satu lagi saksi yang mengaku melihat pelaku penembakan korban meninggal Harun Rasyid.

"Jadi kami Ombudsman belum bisa menyampaikan hasilnya kepada teman-teman hari ini, jadi bersabar," pungkasnya.

Dia juga menjelaskan, hasil investigasi lembaga eksternal di Indonesia, belum bisa dijadikan proses penegakan hukum.

Yusril akan mempelajari kasus Habil secara cepat. Dia akan mendalami benar atau tidaknya politikus PPP tersebut menjadi penyandang dana pembelian senjata api untuk membunuh.

Amnesti Internasional, hari ini menyambangi kantor Ombudsman, untuk menyerahkan video yang memuat dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat kerusuhan 21-22 Mei lalu.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan dan Komisioner Bidang Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM, Amiruddin sudah bertemu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (9/7). Dalam pertemuan, ada beberapa poin yang disampaikan kepada Gatot terkait kerusuhan 21-22 Mei lalu.

Amnesty International Temui Kapolda Metro Jaya Bahas Kerusuhan 22 Mei. Pertemuan tersebut digelar terkait temuan Amnesty International mengenai dugaan kekerasan dalam insiden kerusuhan 21-23 Mei 2019.

Komnas HAM terus mendalami bukti-bukti pelanggaran yang cukup serius pada peristiwa tersebut. Mereka juga sedang menelisik apakah kerusuhan itu berkaitan dengan peristiwa lainnya.

Sebelum menemui Gatot, Amnesty International Indonesia telah menemui tim investigasi kericuhan 21-22 Mei 2019 yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Fadli Imran di Bareskrim Polri.

Polisi optimis mampu mengungkap identitas pelaku penembakan di kerusuhan 22 Mei. Polisi mengklaim memiliki saksi kunci dalam penyelidikan kasus tersebut.

Sidang praperadilan tersangka dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal Mayjen (purn) Kivlan Zen dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, penyidik telah mengerucut ke dugaan jenis senjata api yang digunakan oleh pelaku.

Amnesty Internasional Indonesia mencatat total ada 10 orang yang tewas dalam kerusuhan 21 hingga 23 Mei 2019. Korban mencakup di wilayah Jakarta dan Pontianak.

Kuasa Hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun mengaku baru mendapat kabar mundurnya jadwal sidang praperadilan tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal itu.

Dia menekankan Polri harus mengusut tuntas dan menghukum anggotanya yang diduga melakukan tindak kekerasan saat kericuhan 21-23 Mei 2019 sehingga kepercayaan publik terhadap Polri bisa kembali.