Abdul Muhaimin Iskandar

Muzani menilai, rencana Cak Imin untuk bertemu dengan Airlangga sangat baik. Sebab, komunikasi dengan partai politik lain bagus untuk menyambung silaturahmi menuju Pemilu 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda mengatakan pertemuan Cak Imin dengan Airlangga akan membahas perihal persilangan koalisi. Sebab, saat ini Golkar berada dijajaran Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PKB sudah bersama Gerindra.

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digagas Gerindra dan PKB sampai saat ini belum mendeklarasikan sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kenapa?

Cak Imin berpendapat bahwa pemilihan gubernur secara langsung tidak efektif karena posisi kepala daerah memiliki kewenangan terbatas sehingga perlu dikaji ulang.

Cak Imin tidak terima bila ada pihak ingin PKB jangan dikaitkan dengan NU lagi. Ia menegaskan, afiliasi PBNU sudah jelas ke PKB.

Cak Imin berdalih, pemilihan gubernur melalui Pilkada hanya membuat masalah. Ia mencontohkan dampak perpecahan di masyarakat akibat Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali melempar komentar yang memicu polemik. Setelah tahun lalu mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kali ini dia menggemakan usulan penghapusan jabatan gubernur.

Gibran menerangkan, gubernur juga menjadi jembatan koordinasi antarwilayah, termasuk ketika ada permasalahan antarwilayah yang dapat diselesaikan oleh gubernur.

Cak Imin tetap kekeh ingin agar penghapusan jabatan gubernur tetap dilakukan.

Menurut Cak Imin, perjanjian politik antara Prabowo-Anies merupakan urusan internal keduanya.

Menurut Cak Imin, PKB-Gerindra masih menunggu ilham. Hal ini disampaikan Cak Imin menanggapi Koalisi Perubahan (Partai NasDem, PKS, dan Demokrat) yang resmi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Menurut Arwani, parameter jabatan gubernur tidak efektif harus dikaji terlebih dahulu.

Jokowi mempertanyakan apakah jika gubernur dihapus fungsi pemerintahan bisa lebih efisien. Sebab, kontrol dari pusat ke bupati maupun wali kota terlalu jauh.

Jokowi menilai, usulan tersebut wajar. Namun, menurutnya perlu kajian lebih mendalam.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), turut merespons terkait usulan dari Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, untuk menghapuskan jabatan gubernur di Indonesia. Menurut RK, usulan yang dilontarkan Cak Imin sejatinya harus dijawab oleh rakyat.

TGH Turmudzi Badaruddin mendoakan Gus Muhaimin agar apa yang dicita-citakan yakni sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang bisa sukses.

Dia mencontohkan, di DKI Jakarta dan Jawa Tengah dianggap berhasil karena kinerja gubernur. Sebab, koordinasi antara kabupaten/kota berkoordinasi dengan baik.

Menurut Rifqi, posisi gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah otonomi tingkat provinsi, tapi juga sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi tersebut.

Padahal menurutnya, kader NU punya rekam jejak mudah menduduki jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur di Indonesia dihapus. Sebab, dia menilai jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan tak terlalu fungsional.