ACT

Diketahui, Dit Tipideksus Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan kasus pengelolaan dana masyarakat untuk bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT.

Menurut Ivan, beberapa modus yang pernah ditemukan oleh PPATK di antaranya adalah penghimpunan sumbangan melalui kotak amal yang terletak di kasir toko perbelanjaan, yang identitasnya kurang jelas dan belum dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

"Kepada masyarakat dalam hal ini para penyumbang, lebih berhati-hati, karena sangat mungkin sumbangan yang disampaikan dapat disalahgunakan oleh oknum untuk tujuan yang tidak baik," kata Ivan.

Manajemen Bukalapak mengakui sempat bekerjasama dengan ACT namun sejak tahun 2019 kerjasama itu dihentikan.

"Tapi kalau ACT mau silakan mengusulkan izin baru. Untuk tingkat nasional harus dari kabupaten dulu diusulkan, baru ke provinsi. Setelah diverifikasi persyaratan dan mekanisme memenuhi peraturan perundang-undangan baru disampaikan ke Kemensos," paparnya.

Ia menyebut, penyelidikan itu dilakukan pihaknya berdasarkan adanya temuan dari Korps Bhayangkara di lapangan.

Disinggung besaran gaji para petinggi ACT yang menjadi sorotan, pihaknya mengaku kaget. Sebab, sebuah lembaga yang bergerak dibidang sosial gaji yang diterima petinggi ACT diluar azas kepatutan. Karena itulah, ia menganggap keputusan yang dibuat ACT itu tidak bijak.

Termasuk dengan berbagai macam sumber dana yang diterima ACT.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan, pihaknya menelusuri mulai dari perputaran dana ACT senilai Rp1 triliun per tahun, hingga soal struktur kepemilikan yayasan, pengelolaan pendanaan, dan lainnya.

Pemerintah melalui Kemensos mencabut sementara pengumpulan donasi dilakukan yayasan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Langkah itu, lanjut Ibnu, diambil karena dana tersebut merupakan hasil pengumpulan yang dilakukan ACT dalam setiap kegiatan. Hasil dana terkumpul merupakan amanah yang harus disalurkan.

Surat tersebut akan dikirimkan pihak ACT kepada Kemensos pada Kamis (7/7) besok.

Foto-Foto Aktivitas di Kantor Pusat ACT Setelah Izin Pengumpulan Dana Dibekukan. Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan ini buntut penggunaan dana operasional yang tidak sesuai aturan.

Diketahui, sudah 60 rekening ACT telah diblokir oleh PPATK.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan ini buntut penggunaan dana operasional yang tidak sesuai aturan.

Presiden ACT Ibnu Khajar memastikan pihaknya tetap menyalurkan donasi seperti ketentuan sebelumnya.

Riza menyampaikan termasuk kerja sama dalam pendistribusian hewan kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 2022 ini. Dia membantah Pemprov DKI telah menjalin kerja sama dengan ACT.

Tim Legal Yayasan ACT, Andri menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh

Adapun para anggota ACT yang melakukan transaksi keuangan secara individu ke pihak-pihak di luar negeri sendiri berasal dari berbagai kalangan dan jabatan.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin pengumpulan sumbangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Meski begitu, kantor ACT Sulawesi Selatan (Sulsel) tetap buka.