Andrie Yunus

Laporan dibuat atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) selama persidangan berlangsung.

Temuan itu dibawa perwakilan tim investigasi TAUD, Ravio Patra saat menghadiri pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (19/5).

Permintaan maaf itu disampaikan saat sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (13/5).

Terdakwa mengaku kesal karena menilai korban tidak sopan saat masuk ke rapat tertutup.

Penasihat hukum menilai bekas luka para terdakwa masih terlihat jelas meski penyiraman terjadi pada 12 Maret 2026.

Pengakuan itu muncul saat Oditur Militer menyoroti posisi Nandala sebagai terdakwa berpangkat tertinggi dibanding tiga terdakwa lain.

Edi mengaku menyiram cairan ke arah badan Andrie Yunus saat motor keduanya sejajar di jalan. Saat itu korban disebut memakai jaket dan helm.

Awalnya Edi mengaku ingin memukuli Andrie Yunus usai melihat video interupsi rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont.

Hakim menegaskan sikap berbelit terdakwa bisa menjadi perberat hukuman.

Perwakilan TAUD, Fadhil Alfhatan mengatakan, surat panggilan semestinya disampaikan Andrie Yunus sebagai korban justru tidak pernah diterima secara langsung.

Dalam kunjungan itu, Novel mengaku memberi dukungan psikis kepada Andrie yang saat ini masih menjalani proses pemulihan akibat luka berat yang dialaminya.

Dalam persidangan tersebut, Agus memberikan keterangan berdasarkan kapasitas keilmuannya.

Hakim ingin ada kesaksian Andrie yang dapat menjadi fakta hukum bila yang bersangkutan bersedia menjadi saksi korban di persidangan.

Agenda sidang kali ini menghadirkan tiga ahli dari pihak terdakwa.

Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus

Alasan medis yang membuatnya tak dapat hadir langsung di persidangan mendorong hakim mencari alternatif agar tetap bisa memperoleh keterangan dari korban.

Hakim meminta Andrie Yunus tetap bisa dihadirkan di persidangan berikutnya. Hakim menjadwalkan Andrie Yunus untuk dihadirkan 13 Mei 2026.

Sidang kedua ini nantinya akan menghadirkan delapan saksi.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan permohonan akan berlangsung pada 20 Mei 2026 pukul 09.00 WIB.

Surat dakwaan tersebut dinilai tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas.