Arcandra Tahar

Pakar energi Arcandra Tahar menegaskan diplomasi energi krusial bagi ketahanan nasional Indonesia. Strategi ini penting di tengah gejolak geopolitik global dan ancaman pasokan energi.

Mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku tidak mengetahui optimalisasi hilir tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi, menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan di sektor energi.

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

Pengacara yang mewakili terdakwa mempertanyakan niat JPU untuk menghadirkan saksi ahli, karena menurutnya unsur perbuatan melawan hukum belum terbukti.

Keputusan itu berdasarkan 81 persen dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir.

Buku ini membahas berbagai aspek energi baik nasional maupun global. Cek Isinya di sini.

Presiden Joko Widodo hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkali-kali telah memperingatkan ancaman resesi ekonomi global di tahun depan. Gentingnya peringatan tersebut tidak terlepas dari krisis energi dan krisis pangan yang terjadi sekarang.

Mantan Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM,) Arcandra Tahar mengamati, penanganan pandemi Covid-19 yang terus berangsur pulih jadi penyebab awal kenaikan harga minyak dunia.

Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang juga mantan wakil menteri ESDM, Arcandra Tahar memproyeksikan, harga komoditas batubara tetap tinggi di 2022. Yakni, di atas USD 70 per ton.

Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang juga mantan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar memproyeksikan, harga minyak mentah dunia tahun ini berkisar USD 65 sampai USD 80 per barel. Proyeksi ini didasarkan atas kebutuhan minyak mentah yang kembali ke level sebelum pandemi.

Dengan harga gas yang lebih kompetitif, lanjut Arcandra, kombinasi gas bumi dan PLTS akan lebih efisien dari pada penggunaan baterai.

Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) Premium kembali mengemuka. Rencananya penghapusan dimulai pada 2021. Dimulai di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Rencana penghapusan Premium sebenarnya bukan hal baru di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arcandra menjelaskan saat ini PGN terus melakukan berbagai upaya untuk tetap mengembangkan infrastruktur di berbagai daerah. Mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap berbagai sektor ekonomi sangat besar, termasuk berkurangnya konsumsi energi, PGN juga dituntut untuk menjalankan efisiensi sebaik mungkin.

Arcandra mengatakan, dengan melakukan kontrak panjang, harga dan jangka waktu pengirimannya bisa diatur oleh pemerintah. Pun demikian jika storage-nya terbatas dan sudah penuh kontrak pembelian bisa tetap dilakukan.

Malaysia punya cadangan terbukti lebih besar dari Indonesia, yaitu di posisi 7 atau 8 urutan di atas Indonesia. Sedangkan Australia dan China memiliki cadangan lebih besar lagi, Arab kedua terbesar diikuti Iran dan Irak.

Mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan beberapa strategi mengurangi impor minyak dan digantikan dengan supply domestik. Selama ini Indonesia diketahui masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri.

"Terima kasih, Pak Presiden dan seluruh pemegang saham telah menugaskan saya sebagai Komut di PGN. Kita harap pergantian ini ada potensi yang bisa ditingkatkan PGN baik dari sektor infrastruktur gas maupun beberapa anak perusahaan terutama di hilir dan hulu bisa memberikan nilai tambah," ujar Arcandra.

Saat ditetapkan sebagai Komisaris Utama, Arcandra tampak menyalami para jajaran komisaris dan direksi PGN, kemudian mengenakan jaket hitam bertuliskan The Gas.

Sebelumnya Kementerian BUMN mengungkapkan mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar masuk dalam bursa pimpinan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Arya menambahkan jika keputusan pemilihan Direktur Utama PGN belum dapat ditentukan waktunya. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan menentukan nasib Arcandra juga belum dapat dipastikan.