Biodiesel

Menko Darmin mengatakan, pemerintah membuka kemungkinan Pertamina dapat bekerja sama dengan penyalur Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau minyak sawit. Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan keterlambatan suplai FAME ditengarai karena kesulitan dalam memenuhi ketersediaan kapal dalam menjangkau daerah tujuan.

Pengamat Energi Marwan Batubara khawatir kebijakan tersebut sebenarnya hanya demi menyelamatkan industri CPO dan mengabaikan masalah ketahanan energi nasional. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depannya.

Berdasarkan evaluasi yang dia terima, program biodiesel terus berjalan. Meskipun pada awal ditemukan kendala, tapi dia yakin penerapan B20 akan berjalan lancar.

PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan perluasan B20 di Indonesia. Meski demikian, realisasi program ini di wilayah Indonesia Timur terkendala pasokan fame (minyak kelapa sawit) yang akan dicampurkan dengan solar.

Dari 112 terminal BBM, baru 69 terminal BBM yang sudah menerima penyaluran FAME. Sementara sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan Timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Total kebutuhan FAME Pertamina sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun.

Lanjar mewanti-wanti karena setelah diberlakukannya kebijakan B20, ternyata terdapat berbagai kendala dalam sistem pengangkutan kapal dan distribusi hingga pro dan kontra terhadap mesin mobil solar yang diklaim dengan adanya 20 persen campuran CPO akan memperpendek umur filter bahan bakar.

Staf Khusus Kepresidenan, Ahmad Erani Yustika, mengatakan kebijakan pencampuran solar dengan minyak kelapa sawit atau B20 sengaja dilakukan pemerintah agar Indonesia bisa mandiri dalam migas. Pemerintah ingin membentuk kemandirian migas sehingga tidak banyak terpengaruh dengan kenaikan harga minyak dunia saat ini.

Menurut Dadan, untuk alutsis‎ta saat ini sedang dilakukan uji coba. Namun uji coba hanya kendaraan tempur buatan dalam negeri yang produksi PT Pindad (Persero) saja.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebut, pertemuan yang dilakukan bersama Menko Darmin tersebut lebih banyak memastikan data yang selama ini ditargetkan oleh pemerintah sudah berjalan secara konsisten atau belum. Namun demikian, dirinya tidak menjelaskan secara gamblang berapa besaran angka-angka tersebut.

Staf‎ Ahli Menteri ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, setelah seluruh jenis solar dicampur 20 persen biodiesel, masih ada sektor yang solarnya belum dicampur 20 persen biodiesel, yaitu pertambangan di ketinggian (high land), Alat Utama Sistem Senjata (Alusista) dan pembangkit listrik.

Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) mengakui penggunaan biodisel 20 persen atau B20 pada kendaraan sangat berpengaruh besar. Sebab dengan penerapan B20 ini jumlah emisi pada kendaraan mampu berkurang secara signifikan.

"Dalam pemantauan kami perluasan B20 yang dicapai Pertamina sudah 80 persen dari target periode berjalan, saya optimis bisa 100 persen di akhir tahun 2018 nanti," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto.

Pemerintah akan menerapkan B20 ini dengan berbagai sektor. Meski demikian, hingga saat ini penerapan B20 masih harus melewati berbagai kajian. Bahkan beberapa pihak mengalami kendala dalam penerapan ini.

Direktur Jenderal Migas ESDM Djoko Siswanto menyebut kendala tersebut seperti belum tersedianya B20 di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU). Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pada pengiriman bahan bakar melalui kapal.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menyatakan bahwa beberapa asosiasi transportasi telah menyetujui penerapan biodiesel 20 persen (B20). Hanya saja dalam penerapan tersebut ada beberapa penyesuaian khusus bagi kendaraan.

Adapun kewajiban penggunaan bahan bakar dengan campuran minyak kelapa sawit ini sudah mulai diterapkan sejak 1 September 2018 lalu, baik kepada perusahaan yang bersifat Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.

"Freeport tetap diminta untuk semaksimal mungkin menggunakan B20. Nanti kan ada solusi begini, yang di bawah, yang di darat yang tidak terpengaruh temperatur akan dilayani Pertamina melalui depotnya."

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penerapan B20 dijalankan guna mendorong ekspor dan memperlambat impor untuk menyehatkan neraca pembiayaan dan mengurangi defisit transaksi berjalan. Menko Darmin yakin kebijakan ini bisa berbuah cepat bagi negara terutama untuk penyelamatan devisa.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai penggunaan biodiesel 20 persen atau B20 boros 2,3 persen. Hal ini karena pengusaha akan lebih banyak mengeluarkan biaya perawatan secara berkala.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, beberapa sektor seperti alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan alat tambang PT Freeport Indonesia masih dibebaskan dari penggunaan B20. Alasannya, sektor tersebut masih membutuhkan audit secara mendalam