Biodiesel

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal membuat peraturan menteri terkait kewajiban menggunakan biodiesel 20 persen atau B20 bagi pelaku usaha transportasi. hal ini dilakukan usai pemerintah meluncurkan perluasan penggunaan B20 untuk PSO dan non PSO.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Biodiesel 20 persen (B20) tidak akan berubah atau sama seperti penjualan BBM Solar di SPBU. Harga ini juga sama dengan harga B20 yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk non PSO sejak 2016.

Pemerintah secara resmi telah meluncurkan perluasan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) untuk Public Service Obligation (PSO) dan non PSO. Dengan demikian, mulai besok 1 September 2018 PT Pertamina (Persero) dan badan usaha lainnya tak lagi memasarkan solar tanpa dicampur kelapa sawit.

Kementerian Perhubungan menilai dengan menggunakan bahan bakar campuran minyak nabati ini, performa moda transportasi justru akan meningkat. Dengan demikian seluruh pengusaha transportasi tidak perlu khawatir.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, perluasan B20 ini dilakukan untuk mendorong ekspor dan memperlambat impor dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran. Sehingga, ke depan langkah ini diharapkan dapat menghilangkan defisit neraca perdagangan dan mengurangi defisit transaksi berjalan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor, menyatakan sebanyak 9 perusahaan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) wajib menandatangani kontrak terkait pembelian minyak nabati pada Jumat besok, 31 Agustus 2018. Jika tidak maka akan ada sanksi yang siap dijatuhkan.

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan kesiapan untuk menerapkan program B20 secara keseluruhan hingga tahun depan. Ketua Umum Aprobi, Master Parulian Tumanggor, mengatakan kapasitas produksi minyak sawit mentah atau CPO di dalam negeri telah mencapai sekitar 12 juta KL.

Penerapan kebijakan pencampuran CPO ke solar sebesar 20 persen atau B20 dinilai tidak akan mengganggu industri otomotif dalam negeri. Sebab, kendaraan yang diproduksi industri tersebut masuk dalam kategori tidak diwajibkan untuk mengonsumsi B20.

Tumanggor mengatakan, 2,9 juta kl B20 siap pakai ini akan ditempatkan di 6 depo. Sehingga nantinya, sebanyak 2,9 juta kl tidak langsung digelontorkan ke pasar tapi disalurkan secara bertahap hingga akhir tahun.

Wakil Ketua GAPKI Togar Sitanggang menyatakan Perpres Nomor 66 Tahun 2018 saat ini belum mendongkrak harga minyak sawit di pasaran. Menurutnya, harga minyak sawit mentah (CPO) belum naik sebab aturan tersebut belum diimplementasikan.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan, menyatakan pihaknya siap menyerap 2,2 juta kiloliter (KL) dari Pertamina untuk kebutuhan PLTDnya. Djoko mengatakan, selama ini PLN sendiri mendapatkan pasokan bahan bakar minyak dari tiga supplier.

Dalam rangka pemanfaatan biodiesel, selama tahun 2017 BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 2,3 juta kiloliter (kl) biodiesel. Sementara itu, sampai dengan semester I-2018, BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 1,1 juta kilo liter biodiesel.

Darmin mengungkapkan, mandatori B20 akan dilaksanakan secara efektif per 1 September 2018. Setelah Perpres-nya terbit, akan ada aturan turunan seperti Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur teknis pelaksanaannya.

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres), tentang penerapan campuran 20 persen minyak sawit (biodiesel) dengan solar subsidi dan non subsidi yang mulai berlaku pada 1 September 2018.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulayana mengatakan, penerapan pencampuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20) berlaku untuk solar subsidi dan non subsidi yang dijual di Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dengan penggunaan B20, defisit neraca perdagangan dapat ditekan hingga akhir tahun. Tentu dibantu oleh beberapa sektor lain seperti pariwisata. Ke depan, B20 dapat digunakan untuk kapal laut, alat tambang dan kelistrikan.

Hal ini dengan semakin gencarnya pemerintah mengampanyekan penggunaan B20. Kewajiban pencampuran solar dan kelapa sawit berada pada Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM). Sehingga dalam pelaksanaannya jika ditemukan B0 beredar maka pemerintah terlebih dahulu memanggil BU BBM.

Penerapan ini usai pemerintah merampungkan revisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2014 tentang penggunaan Bahan Bakar Nabati. Pemerintah selanjutnya akan menunjuk Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) untuk penyediaan B20.

Menteri Rini mengatakan, pertemuan hari ini membahas mengenai penyaluran biodisel untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Hal ini masih terus dibahas bersama kementerian dan BUMN terkait.

Jika telah mencapai B100, maka bukan hanya membuat mesin kendaraan atau pabrik menjadi ramah lingkungan, tetapi juga akan menghemat banyak devisa akibat impor solar yang menurun signifikan.