BPR

OJK juga mengimbau kepada nasabah PT BPR Syariah Hasanah Mandiri agar tetap tenang, karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Penguatan modal dianggap sebagai salah satu elemen krusial agar BPR dapat mencapai skala usaha yang lebih baik dan memperkuat kapasitas.

Kejaksaan Negeri Sukamara gencar edukasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terkait pencegahan risiko hukum perbankan. Ini penting untuk memastikan tata kelola yang akuntabel dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

LPS mencatat total simpanan dari bank yang dilikuidasi mencapai Rp3,99 triliun sejak 2005. Temukan penyebab simpanan tidak layak bayar dan peran krusial LPS Likuidasi Bank menjaga stabilitas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat **kinerja industri BPR-BPRS** tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang 2025, meskipun ada penutupan tujuh bank. Bagaimana OJK menjaga stabilitas sektor ini?

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin penuh 99,88% rekening bank di Bali, menempatkannya di posisi ke-14 nasional. Simak detail jaminan LPS dan potensi ekonomi Bali yang menarik perhatian.

OJK mendukung penuh konsolidasi BPR Jawa Timur sebagai strategi penguatan daya saing. Sebanyak 30 BPR belum penuhi modal inti, bagaimana nasib 9 BPR yang pesimis?

Mereka ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 18 September hingga 7 Oktober 2025.

PT BPR Luna Sinar Indonesia (Bank Luna) berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dalam sebulan terakhir, menegaskan posisinya sebagai BPR terkemuka dan siap melanjutkan kontribusi positif bagi ekonomi daerah.

Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, menjelaskan alasan di balik pencabutan izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda.

Eka menjelaskan, subsidi bunga kredit diberikan lewat pinjaman ke Bank Nagari. Dari 6 persen bunga, dipangkas 4,5 persen. Sehingga masyarakat hanya tinggal membayar bunga pinjaman 1,5 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa meyakini jika usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki prospek cerah, sebab masih banyaknya masyarakat ekonomi kelas bawah yang yang terjerat utang rentenir. Menurutnya, ini menjadi peluang emas bagi BPR untuk menjadikannya nasabah.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa seakan mewajari hal tersebut. Sebab, sudah terlalu banyak BPR yang terkena likuidasi gara-gara digembosi orang dalamnya.

Berdasarkan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), bank perkreditan rakyat (BPR) berubah nama menjadi bank perekonomian rakyat.

Selain nama, UU P2SK turut menguatkan fungsi BPR dengan memperluas bidang usahanya ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana sehingga lebih berkembang.

Aturan ini diterbitkan dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong peningkatan kontribusi BPR dan BPRS dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan portofolio kredit atau pembiayaan sektor riil dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko.

Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah HIK Parahyangan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama, untuk memperluas layanan perbankan digital di daerah Bandung, Jawa Barat.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola diharapkan juga dapat mengurangi surprising event yang negatif, misalnya kejadian fraud dan risiko likuiditas, yang dapat mempengaruhi kinerja BPR dan BPRS.

Dari sisi kredit, BPR Lestari Bali juga mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik yaitu tumbuh sebesar Rp416,6 miliar atau 10,6 persen.

Untuk memperluas pasar, pihaknya dan BPR KAS bahkan sudah menandatangani kesepakatan kerja sama. Ini menjadi awal keseriusan BPR Lestari dan BPR Kas untuk menggarap kolaborasi demi memberi dukungan kepada pelaku UMKM.