cadangan devisa

Menteri Sri Mulyani mengatakan pengurangan PPh dari bunga DHE oleh perbankan akan dibuat lebih fleksibel. Meski demikian, rencana ini masih terus dimatangkan dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Langkah-langkah ini dilakukan pemerintah untuk menyikapi setiap perubahan yang berdampak pada ekonomi RI.

Ketua Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengaku pengusaha anggotanya siap membawa DHE ke dalam negeri untuk dikonversikan ke dalam Rupiah. Rosan menyampaikan, terkait dengan DHE, sebetulnya para pelaku eksportir sudah bertemu dengan pemerintah untuk menjelaskan kemampuannya dalam mengonversikan hasil DHEnya.

Kepala Kajian Makro LPEM UI, Febrio Kacaribu, mengatakan tidak mudah bagi pengusaha untuk menukarkan devisa hasil ekspor ke Rupiah. Selain itu ada aspek penting harus diperhatikan. Dolar yang yang sekarang ada di tangan pelaku usaha tentu akan digunakan untuk mendapatkan bahan baku impor.

"Posisi cadangan devisa Indonesia cukup tinggi sebesar USD 117,9 miliar pada akhir Agustus 2018. Sedikit lebih rendah dibandingkan dengan USD 118,3 miliar pada akhir Juli 2018."

Jika nantinya ada eksportir yang melanggar ketentuan tersebut, maka Kementerian ESDM akan memberikan sanksi berupa pengurangan izin ekspor. Jumlahnya akan ditentukan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penerapan B20 dijalankan guna mendorong ekspor dan memperlambat impor untuk menyehatkan neraca pembiayaan dan mengurangi defisit transaksi berjalan. Menko Darmin yakin kebijakan ini bisa berbuah cepat bagi negara terutama untuk penyelamatan devisa.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pihaknya masih melihat sejauh mana efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan seluruh kementerian terkait untuk menarik DHE. Menurutnya, sebelum enforcement masih ada tahap-tahap yang harus dilakukan.

Pemerintah dan bank sentral menetapkan target jumlah wisata mancanegara sebanyak 25 juta dengan penerimaan devisa sebesar USD 28 miliar di 2024. Selain itu, pemerintah menetapkan sembilan destinasi wisata yang siap dipasarkan yaitu Bali, Jakarta dan sekitarnya, Kepulauan Riau, Bromo Tengger Semeru dan Banyuwangi.

Presiden Direktur Astra International Tbk, Prijono Sugiarto, mengakui perusahaan cukup besar dalam melakukan impor. Namun, Prijono menambahkan perseroan juga berkontribusi besar dalam menyumbang devisa Indonesia melalui ekspor. Prijono menjelaskan, divisi otomotif menjadi salah satu kontributor ekspor terbesar RI.

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres), tentang penerapan campuran 20 persen minyak sawit (biodiesel) dengan solar subsidi dan non subsidi yang mulai berlaku pada 1 September 2018.

"Indonesia termasuk yang masih sangat bebas di dalam rezim karena UU menyampaikan itu, namun untuk kebutuhan ekonomi kita sendiri, maka pentingnya membawa devisa kembali."

Pemerintah menilai penerapan Kartu Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dapat menghemat devisa negara. Pemerintah menegaskan sudah banyak negara yang menerapkan langkah serupa demi penghematan, di antaranya Jepang, China, dan Singapura.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Eksport Indonesia (GPEI), Benny Sutrisno mengaku tidak masalah selama insentif yang diberikan pada pengusaha harus menarik. Meski tidak menguntungkan, asal jangan sampai merugikan.

DHE yang dibawa pulang ke Tanah Air akan sangat berpengaruh terbadap nilai tukar Rupiah yang saat ini masih terdepresiasi atau melemah. Setiap devisa yang masuk, bahkan devisa Utang Luar Negeri (ULN) bisa menenangkan fluktuasi Rupiah sebab bisa memenuhi supply current account deficit (CAD).

Di Indonesia, valas maupun yang baru masuk dari hasil ekspor bisa langsung dikeluarkan sebab tidak ada aturan yang melarangnya. Undang-undang hanya mengatur valas wajib masuk, namun tidak ada batasan waktu untuk menyimpannya.

Selanjutnya, cara lain yang dapat dilakukan untuk menghemat cadev melalui pemanfaatan kelapa sawit yakni dengan mengimplementasikan biodiesel sebesar 20 persen.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mendorong para eksportir membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) milik mereka kembali ke Indonesia. Bahkan bank sentral dan pemerintah, menurutnya, akan memberikan kemudahan jika pengusaha memutuskan mengonversi DHE ke Rupiah.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengimbau para pengusaha untuk membawa pulang Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam negeri. Menurutnya, kini banyak pengusaha sudah setuju untuk membawa seluruh devisa hasil ekspornya ke dalam negeri.

Pemerintah juga sedang merancang perluasan penggunaan Biodisel 20 persen atau B20 untuk non Public Service Obligation atau non subsidi. Hal ini diyakini akan menghemat devisa karena akan berdampak pada pengurangan penggunaan solar.

Selama ini, baru sekitar 80 persen DHE dibawa kembali ke Indonesia. Angka ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan Thailand yang mewajibkan seluruh eksportirnya membawa DHE kembali sebesar 100 persen. Kesulitan RI karena ada aturan yang memperbolehkan pengusaha membawa DHE kurang dari 80 persen.