Dana Bagi Hasil

Pemkab Mimika mendesak Kemenkeu merealisasikan kurang bayar DBH pajak triliunan rupiah. Ini krusial untuk menghindari defisit anggaran dan memastikan pembangunan daerah berjalan.

Purbaya menanti arahan Presiden Prabowo untuk mencairkan DBH Rp 70 triliun. Kemendagri hitung 413 daerah alami kurang bayar. Ini rencana yang disiapkan.

Hidayat menyinggung pembahasan DBH yang berkaitan erat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menurut dia, jumlah anggota DPR RI dari Dapil Jakarta yang duduk di Banggar tidak banyak.

Pemotongan DBH Jakarta Rp 14,997 triliun disebut mempersulit penyusunan anggaran. Komisi E DPRD menyinggung 61 ribu siswa belum dapat sekolah gratis.

Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yakin kebijakan ekspor sawit satu pintu akan mereformasi tata kelola niaga sawit, mengatasi praktik underpricing, dan meningkatkan pendapatan negara serta daerah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyoroti perlunya percepatan dalam Penyaluran TKD NTT 2026, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mengoptimalkan dukungan APBN.

Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Gubernur Sherly Tjoanda menyoroti ketimpangan ekonomi Maluku Utara yang tinggi meski pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen, memicu pertanyaan tentang pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mencatat realisasi Dana Transfer Daerah (TKD) tertinggi di lingkup KPPN Tanjung hingga Maret 2026, menunjukkan efisiensi penyaluran dana desa yang signifikan.

Industri hulu migas memiliki dampak ekonomi hulu migas yang strategis, mendorong pertumbuhan daerah melalui berbagai multiplier effect, mulai dari penerimaan negara hingga penciptaan lapangan kerja.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari telah menyalurkan Rp624,51 miliar Penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) kepada enam pemerintah daerah di Papua Barat hingga Februari 2026, menunjukkan tren positif dan peningkatan signifikan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) akan menerima total alokasi Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp2,13 triliun pada tahun 2026, didominasi oleh DAU dan DBH, yang menjadi penopang utama pembangunan daerah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran TKD Papua Barat pada Januari 2026 telah mencapai Rp658,91 miliar, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan biaya pembangunan Taman Bendera Pusaka senilai Rp100 miliar sepenuhnya berasal dari skema non-APBD, mendorong kemandirian Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui Kenaikan Insentif RT/RW DKI Jakarta belum terealisasi. Apa penyebab penundaan dan bagaimana kelanjutan janji kampanye ini?

Realisasi Transfer APBN Kaltim 2025 mencapai Rp40,2 triliun, didominasi Dana Bagi Hasil, untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan layanan publik. Simak rinciannya!

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi TKD Kalsel mencapai Rp30,13 triliun hingga akhir 2025, berperan strategis dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada Pendapatan Transfer Blora sebesar Rp362,29 miliar. Cari tahu faktor-faktor utama di balik pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat ini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kurang bayar proyek Jabar 2025 senilai Rp621 miliar, yang disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Komisi XI DPR RI menggelar reses di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meninjau langsung kontribusi PT Timah terhadap negara dan masyarakat, khususnya dalam bentuk pajak, royalti, serta manfaat pembangunan daerah.